DPR dikritik karena setujui calon Kapolri Budi Gunawan

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai DPR tidak memiliki semangat antikorupsi karena dalam rapat paripurna menyetujui Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Lebih dari itu, DPR tidak punya nyali antikorupsi," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka korupsi mundur dari jabatannya.

Nanat mencontohkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kabinet Indonesia Bersatu II yang mengundurkan diri, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena itu, aneh bila seorang tersangka kasus korupsi justru dipilih menjadi pejabat negara, apalagi Kapolri. Bagaimana nanti masa depan penegakan hukum di Indonesia bila lembaga penegak hukum dipimpin tersangka korupsi?" tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015