Padang (ANTARA News) - PT Pelindo II Sumatera Barat (Sumbar) akan mengkaji ulang kebijakan menaikan tarif bongkar muat untuk pengusaha minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), yang dijadwalkan berlaku per 21 Januari 2015.

"Terkait pemanggilan kami ke DPRD Kota Padang tentang pengaduan Asosiasi Tangki Timbun Teluk Bayur (AT3B), maka kami menyikapinya dengan melakukan pengkajian ulang ke direksi terkait hal itu," kata Asisten Pelayanan Kapal di Pelindo II Teluk Bayur, Edi Januardi di Padang, Selasa.

Ia menjelaskan kebijakan menaikan tarif bongkar muat tersebut telah melewati serangkaian analisa, baik yang dilakukan secara internal maupun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga dari hasil analisis tersebut, Pelindo II menaikan tarif tersebut.

Sebelum menaikan tarif bongkar muat, sebutnya, pihaknya telah melakukan diskusi terkait rencana kenaikan tarif dengan pihak AT3B Sumbar, dimana diskusi tersebut dilakukan lebih dari dua kali. Pada bulan Maret 2014, AT3B memberikan 35 item yang harus dipenuhi oleh Pelindo II.

Edi menjelaskan dengan dikeluarkannya persyaratan dari AT3B tersebut, maka Pelindo berasumsi apabila pihaknya memenuhi persyaratan tersebut, maka AT3B menyanggupi pemberlakuan tarif yang diusulkan.

"Ya, selama empat bulan kami bekerja keras untuk memenuhi persyaratan dari AT3B, dan Agustus 2014 kami sudah bisa memenuhi ke-35 item tersebut," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, Pelindo II telah menganalisa bahwa tarif yang diusulkan tersebut telah sebanding dengan kisaran harga minyak sawit di pasar dunia sebesar Rp9 juta per ton, sehingga asumsinya dengan tarif Rp30.000 per ton atau 0,3 persen, tidak akan memberatkan pengusaha CPO di Sumbar.

Anggota Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim menanggapi kebijakan Pelindo II untuk menaikkan tarif bongkar muat sebesar 245 persen itu merupakan sebuah kebijakan terburu-buru.

Karena, sebutnya, kenaikkan tarif tidak dilakukan secara bertahap. Akibatnya, banyak pengusaha CPO yang mengeluh dan kebingungan untuk manetapkan harga sawit dari petani.

"Kami Komisi III berharap agar Pelindo II mau mempertimbangkan kembali penyesuaian tarif ini. Karena ini menyangkut pada jalannya perekonomian kota ini. Tentunya kami tiak ingin keduanya merugi," katanya.

Pewarta: Agung Pambudi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015