"Kami serahkan 100 persen Mahakam ke Pertamina dan selanjutnya terserah Pertamina apakah mau dikelola sendiri atau mengajak mitra," kata Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Kamis.
Pemerintah, ia menjelaskan, juga tidak akan ikut campur dalam penentuan porsi kepemilikan saham Blok Mahakam dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
"Pertamina yang menentukan semua," katanya.
Ia juga membantah kalau pemerintah sudah memutuskan pembagian porsi saham Blok Mahakam.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan pemerintah pusat sudah punya skenario pembagian porsi saham Mahakam dengan kepemilikan saham Pertamina 51 persen, Total 30 persen, dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur 19 persen.
Widhyawan mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan surat penyerahan pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017 kepada Pertamina.
"Satu surat lagi ke Total yang menyatakan tidak memperpanjang kontrak Mahakam," ujarnya.
Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, ada dua opsi untuk blok migas yang kontrak pengelolaannya sudah berakhir.
Kontrak pengelolaan blok minyak dan gas operator yang sebelumnya diperpanjang atau Pertamina dapat mengajukan pengelolaan blok habis kontrak ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri ESDM bisa menyetujui permohonan itu sepanjang Pertamina 100 persen dimiliki negara.
Pertamina secara resmi telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Blok Mahakam ke pemerintah pada Sabtu (7/3) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, dan pemerintah menyatakan yakin Pertamina sanggup mengelola blok itu.
Widhyawan juga mengatakan, pemerintah akan memastikan proses transisi pengelolaan Blok Mahakam dari Total ke Pertamina berjalan mulus supaya produksi tetap terjaga. Saat ini produksi Blok Mahakam mencapai 280 ribu barel setara minyak per hari.
Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
