"Sinergitas harus dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pembangunan daerah sangat diperlukan dan akan berimbas kepada masyarakat," kata Tjahjo Kumolo usai meresmikan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat.
Ia menyebutkan, polemik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di Provinsi DKI Jakarta juga berimbas pada pembangunan di wilayah tersebut dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, konflik tersebut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pemerintah kabupaten /kota di Provinsi Lampung dalam setiap mengambil keputusan.
Tjahjo mengatakan bahwa "perseteruan" antara eksekutif dan legislatif itu harus dihindarkan dan diharapkan selalu bersinergi,
"Polemik yang terjadi antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta harus menjadi pembelajaran di Provinsi Lampung, bahkan di Indonesia," tegas Mendagri.
Terkait polemik APBD antara gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut, saat ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan evaluasi APBD Provinsi Lampung.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut Kemendagri tetap mengedepankan skala prioritas dengan melihat kondisi geografis Provinsi Lampung yang dinilai menjadi salah satu daerah penyangga Ibukota Indonesia.
(T.A054)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
