... pada dasarnya bentuk perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia...
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, berpendapat negara perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam menangani kelompok radikal ISIS, terlebih ada kecenderungan paham mereka diterima sebagian kalangan di Tanah Air.

As'ad di Jakarta, Jumat mengatakan melibatkan ormas Islam, di antaranya NU dan Muhammadiyah, merupakan langkah bijaksana memoderasi pandangan-pandangan yang telanjur ekstrem sekaligus membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme.

"Pemerintah perlu mengajak ormas-ormas tersebut untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi. Adapun bentuk dan substansi diserahkan kepada masing-masing ormas," katanya.

As'ad yang juga Wakil Ketua Umum PB NU mengingatkan, pengaruh paham Al Qaeda dan ISIS yang saat ini sudah menjalar ke sekelompok warga bangsa itu perlu diantisipasi. Beberapa paham yang dikembangkan juga perlu diluruskan, terutama tentang paham khilafah Islamiyah, jihad, dan pengkafiran.

Penulis buku Al Qaeda: Kajian Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya, itu mengungkapkan, ISIS yang kini tengah menjadi isu global merupakan kelanjutan dari organisasi garis keras Al Qaeda.

"Aksi mereka pada dasarnya bentuk perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia," katanya.

Menurut dia, isu yang diangkat kelompok ini mampu menarik perhatian anak-anak muda secara cepat dan mendunia karena mudah dicerna terkait dengan ketidakadilan di Palestina, kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara Muslim, dan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme.

"Sementara, di sisi lain, para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat," kata As'ad.

Isu yang dikembangkan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing, katanya. 

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015