"Di Indonesia saat ini, jaringan perpipaan air minum mencapai 11 juta sambungan rumah (SR), dan ditargetkan pada 2019 menjadi 27,6 juta SR," kata Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tamin M Zakaria Amin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengutarakan harapannya agar pada akhir 2019, sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia mendapat pelayanan air minum perpipaan. Sisanya, sebanyak 40 persen mendapatkan dari non perpipaan yang terlindungi, seperti sumur gali, mata air, dan penampungan air hujan.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi air minum yang aman.
Menurut dia, guna mencapai target tersebut bukanlah persoalan mudah karena membutuhkan anggaran yang besar yakni mencapai Rp253 triliun.
Tamin menyatakan anggaran sebesar itu perlu dipikul secara bersama-sama baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, maupun PDAM sendiri yang mampu berinvestasi atau kerja sama dengan pihak swasta, serta melalui bantuan Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Perusahaan.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Maliki Moersyid mengakui bahwa tantangan yang dihadapi guna mencapai 100 persen sanitasi pada tahun 2019 mendatang dinilai cukup berat.
Untuk mewujudkan target tersebut, Maliki mengutarakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), terutama terkait skema pembiayaan proyek sanitasi.
Sebelumnya, peran Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) akan diperkuat di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang hingga kini masih dibahas.
"Peran BPPSPAM akan diperkuat, lebih besar dan lebih strategis," kata Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Natsir dan mengatakan, penguatan tersebut agar bisa lebih fokus dalam melakukan pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Ia juga mengutarakan harapannya agar BPPSPAM bisa menjadi menjadi lembaga yang independen dan bisa melakukan penetrasi ke lembaga lain, seperti Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
"PDAM milik tunggal kabupaten/kota, dimana pembinaan langsung secara hirarki ke Kemendagri. Nantinya BPPSPAM dapat melakukan penetrasi ke instansi itu. Ini perlu dirumuskan, selama ini tidak bisa penetrasi, hanya memberikan rekomendasi saja," kata Natsir.
Agar dapat memudahkan penetrasi dengan Kemendagri tersebut, dia mengusulkan ke depannya anggota BPPSPAM dari unsur pemerintah terdiri dari satu orang wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ketua merangkap anggota dan satu orang wakil Kemendagri.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
