Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur, Herry Budianto kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengatakan, dari rencana 132 hektar lahan yang dibutuhkan, hingga kini baru sekitar 63 hektar yang sudah dibebaskan di beberapa desa di Sidoarjo.
"Alotnya pembebasan lahan karena harga yang diminta warga jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan pemerintah," katanya usai diskusi dampak semburan lumpur Lapindo terhadap pergerakan ekonomi Jatim yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat di Surabaya, Selasa.
Kabarnya, pemerintah memberi penawaran harga Rp600 ribu per meter persegi, sementara warga pemilik lahan meminta harga Rp1 juta per meter persegi.
Menurut Herry, proyek relokasi jalan tol Porong-Gempol merupakan program penanganan jangka panjang yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi terganggunya akses transportasi setelah musibah semburan lumpur Lapindo.
"Dana relokasi jalan tol itu berasal dari APBN," katanya tanpa menyebut angka.
Jalan tol Surabaya-Gempol di kilometer 37 hingga 40 atau sekitar 2,5 km di ruas Porong, telah ditutup total sejak 22 November 2006 akibat luapan lumpur Lapindo. Jumlah kendaraan yang melintas pada jalur itu mencapai 39 ribu unit per hari.
Akibat terputusnya jalan tol tersebut, ruas jalan nasional Sidoarjo-Gempol dan Gempol-Pandaan mengalami kemacetan luar biasa karena padatnya kendaraan yang melintas, sementara kapasitas jalan hanya 20 ribu kendaraan per hari.
Selain proyek relokasi jalan tol, pemerintah pusat juga berencana merelokasi jalan nasional (arteri) sebanyak empat paket dengan anggaran rata-rata sekitar Rp90 miliar per paket.
Sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov Jatim telah mengerjakan proyek peningkatan dan pelebaran sejumlah jalan arteri yang selama ini menjadi jalur alternatif saat jalur nasional Porong-Gempol mengalami kemacetan.
Data Dinas PU Bina Marga Jatim menyebutkan jalur arteri itu diantaranya ruas jalan nasional Gempol-Japanan -Mojosari sepanjang lebih kurang 22 km dan ruas jalan Sidoarjo-Waru-Taman-Krian sejauh 20,4 km.
Kedua proyek itu menggunakan sumber dana dari APBN sekitar Rp142 miliar, termasuk untuk peningkatan ruas jalan lingkar selatan Mojosari dan bundaran tol Gempol.
Sementara untuk peningkatan dan pelebaran jalan Krian-Mojosari (15,45 km) dan pembangunan 11 jembatan di jalur tersebut, Pemprov Jatim sudah mengeluarkan dana sekitar Rp92 miliar.
Kalangan pelaku usaha, transportasi dan masyarakat mendesak pemerintah secepatnya merelokasi jalan tol Porong-Gempol untuk memperlancar akses transportasi. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
