... negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen...Jakarta (ANTARA News) - Siapa menteri Kabinet Kerja-nya Presiden Jokowi yang kinerjanya paling negatif? Jika itu ditanya pada PolcoMM Insitute, maka jawabannya adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Lalu siapa menteri yang kinerjanya paling memuaskan publik ? Institusi survei itu menjawab: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
"Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
Posisi berikutnya menurut dia adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. "Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujarnya.
Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
"Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya," kata Budianto.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurut dia, juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja Soemarno dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di "ring 1".
Sementara itu, menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebesar 10,9 persen. Tidak lain karena penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing ilegal.
"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya.
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakir, dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen. "Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya.
Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sebesar 2,1 persen. Jafar dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
"Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya.
Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
PolcoMM Insitute menyandarkan penilaian kinerja paling negatif itu dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.
"Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
Posisi berikutnya menurut dia adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. "Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujarnya.
Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
"Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya," kata Budianto.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurut dia, juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja Soemarno dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di "ring 1".
Sementara itu, menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebesar 10,9 persen. Tidak lain karena penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing ilegal.
"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya.
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakir, dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen. "Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya.
Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sebesar 2,1 persen. Jafar dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
"Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya.
Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
