Hal itu disampaikan eksponen pegiat 1998 yang sempat tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Mixil Mina Munir dalam konferensi pers jelang peringatan 17 tahun reformasi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu.
"Sebetulnya pada masa itu kami ingin melakukan perubahan 100 persen, yang artinya revolusi bukan reformasi. Tapi jalannya sejarah hanya menghendaki reformasi, dan hingga 17 tahun ini baru tercapai sekira 20 persen saja," kata Mixil, yang juga sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014 silam.
Akan tetapi, Mixil melihat bahwa harapan perubahan tersebut masih ada dan tumbuh seiring dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden sebagai hasil Pemilu Presiden 2014.
"Kemenangan Jokowi ini hanya sebagai pintu pembuka," katanya.
Presiden Joko Widodo, lanjut Mixil, masih menghadapi beban yang diakibatkan dosa-dosa masa lalu dalam upayanya menciptakan perubahan di Indonesia dan menunaikan target reformasi melalui Nawacita.
Salah satunya, karena belum terjadi perubahan sistem yang mendasar dan justru masih mengadopsi sistem lama, sehingga target-target reformasi boleh dikatakan masih "jauh panggang dari api", kata Mixil.
Pun demikian, 28 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Panitia Bersama Peringatan 17 Tahun Reformasi, menilai dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menanamkan pondasi-pondasi perubahan.
Pondasi-pondasi perubahan yang dimaksud antara lain ialah perumahan buruh, rumah rakyat dengan uang muka satu persen, pembangunan infrastruktur, pembangunan kabel optik bawah laut Sulawesi-Maluku-Papua Cable System, pembangunan pasar-pasar di Papua, pembukaan ratusan ribu lahan pertanian padi di Papua, pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, pembangunan pembangkit listrik 30 ribu megawatt serta dimulainya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
