"(Dwelling time) bukan salah Pelindo, itu karena delapan kementerian itu," kata RJ Lino sebelum bertemu dengan Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan bahwa delapan kementerian tersebut tidak tersambung dan menyebabkan tidak tercapainya target "dwelling time" 4,7 hari.
RJ Lino mengatakan, harus ada pemaksaan terhadap kedelapan kementerian sehingga tidak terjadi inefisiensi yang mencapai Rp780 triliun.
Dia juga mengatakan bahwa Pelindo sudah memiliki sistem untuk mempercepat "dwelling time" namun sistem tersebut hingga saat ini tidak jalan.
"Tidak ada kaitannya tambah lapangan sama dwelling time. Mau tambah seribu hektar pun tidak ada gunanya, kalau barang itu tidak bisa keluar," katanya.
RJ Lino juga mengatakan bahwa pihaknya tidak diuntungkan dengan "dwelling time" yang lama.
"Pelindo dapat uang bukan dari lamanya barang di pelabuhan tapi dari bongkar muat," tegasnya.
Dirut Pelindo II ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan ruangan untuk ditempati delapan kementerian tersebut, namun tak semuanya ada.
"Harusnya kan ada delapan instansi di sini. Coba lihat, bagaimana ini, yang stand by cuma dua, dari perdagangan sama karantina. Di sini kan harusnya ruang koordinasi, kalau cuma dua ini bagaimana bisa koordinasi," katanya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
