Kalau ini dijalankan, pembangunan akan terfokus di Pulau Jawa... Kasihan yang di Papua, Maluku, Sulawesi...Jakarta (ANTARA News) - Partai Hanura melobi pemerintah agar menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) DPR, yang meliputi penganggaran dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan.
Anggota DPR dari Partai Hanura, Miryam S Haryani, mengatakan partainya melobi pemerintah saat acara buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di rumah Ketua DPR Setya Novanto semalam.
"Tadi malam kita sudah lobi ke pemerintah untuk menolak itu. Pemerintah akan menolak. Kita akan lobi terus," katanya di Gedung DPR Jakarta, Rabu.
"Tadi malam dengan Presiden di bukber Ketua DPR RI. Tanggapannya positif. Jawabannya, dipertimbangkan," tambah anggota Komisi V DPR itu.
Bila Presiden tetap menyetujui penganggaran dana aspirasi yang diusulkan DPR, ia menjelaskan, partainya berencana mengajukan permohonan uji materi terhadap keputusan DPR itu.
"Kalau tetap jalan juga, jalan keluarnya adalah MK judicial review," katanya.
Miryam menjelaskan Undang-Undang No.17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) tidak menyebut mengenai dana untuk pembangunan daerah pemilihan.
"Kalau berpegang pada UU MD3, kan tidak mencantumkan adanya dana aspirasi. Hanya dicantumkan menyalurkan aspirasi masyarakat," katanya.
Ia menambahkan bahwa kalau dijalankan program itu justru akan menambah ketimpangan pembangunan antar-daerah.
"Kalau ini dijalankan, pembangunan akan terfokus di Pulau Jawa... Kasihan yang di Papua, Maluku, Sulawesi," demikian Miryam S Haryani.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
