Hal ini terungkap saat ratusan warga Dusun Batu Jompang Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, menerima kehadiran reses Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN M Hadi Sulton, Minggu.
"Kesulitan air bersih ini kami sudah alami setiap tahun musim kemarau. Tetapi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terhadap masalah ini tidak pernah ada," ujar pengurus air bersih, Dusun Batu Jompang Desa Sesait, Rosiadin.
Menurut dia, jika musim kemarau tiba warga yang ada di tujuh dusun, yakni Dusun Lekok Are, Pansor Tengak, Pansor Bat, Sangiang, Aur Kuning, Kebaloan (Desa Sesait) dan Dusun Kelanjuan Desa Gumantar Kecamatan Kayangan hanya bergantung pada satu mata air yang berada di Dusun Sekeper Desa Santong.
"Jangankan untuk mengairi areal sawah dan ladang pertanian, untuk kebutuhan makan, minum dan mandi saja kita susah. Apa lagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya," keluhnya.
Diakuinya, warga di tujuh dusun tersebut sebenarnya sudah berusaha untuk bisa mengaliri air menggunakan pipa-pipa dari mata air Dusun Sekeper yang berada di atas dusun mereka secara swadaya, namun karena terbatasnya anggaran mengingat rata-rata warga di tujuh dusun hanya bermata pencarian sebagai petani, hingga kini keinginan untuk mengaliri air hingga merata di tujuh dusun tersebut belum bisa terwujud.
"Kami pernah mengusulkan ke kabupaten untuk menyediakan pipa, tetapi tidak pernah ditanggapi pemerintah," sesalnya.
Ia menambahkan, pipa-pipa itu diperlukan untuk mengaliri air menuju bak-bak penampungan sebelum didistribusikan ke rumah-rumah warga. Untuk pembuatan bak penampungan pun, warga setempat menganggarkannya secara swadaya.
"Bak penampungan itu kita bangun untuk menampung air, karena kalau musim kering seperti ini, debit mata air di Dusun Sekeper turun, sehingga tidak mampu lagi mengairi hingga ke bawah, mengingat mata air tersebut berada di atas tujuh dusun tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, bantuan pernah datang dari PDAM untuk bisa mengaliri air ke rumah warga, namun masyarakat harus diminta membayar dengan berlangganan kepada PDAM. Tapi karena kesulitan ekonomi dan tidak sanggup membayar setiap bulan, warga akhirnya memutuskan menolaknya.
"Karenanya, kami meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dengan cara seperti apa yang bisa dilakukan dengan kondisi masyarakat seperti ini. Terutama sekali pipa berukuran besar, karena dengan cara itu masyarakat bisa menikmati air," harapnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota DPRD NTB M Hadi Sulton mengaku prihatin karena kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah, khususnya Kabupaten Lombok Utara.
"Pemanfaatan sumber air ini harus segera diatasi dan dicari solusinya, sehingga masyarakat tidak kesulitas air setiap tahun, karena ini bukan hanya berpengaruh terhadap hidup tetapi keberlangsungan lahan pertanian warga," jelasnya.
Sekretaris Komisi III DPRD NTB itu berjanji akan membantu warga yang ada di tujuh dusun tersebut, termasuk menyampaikan keluhan warga kepada Pemerintah Provinsi NTB, terutama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk turun mengatasi hal tersebut.
"Ini terasa memilukan, karena masyarakat yang ada di kaki Gunung Rinjani sebetulnya harus melimpah air tetapi kesulitan air bersih. Seharus pemerintah bisa mengambil peran ini, dan kami di DPRD akan juga ikut membantu dan mengontrol, sehingga ke depan tidak ada masyarakat yang kesulitan air bersih," tegasnya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
