Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa, di Istana Negara, membantah tudingan bahwa pemerintahannya telah mengambil berbagai kebijaksanaan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. "Ada yang mengatakan pemerintah tidak tahu masalah dan mengembangkan kebijaksanaan yang tidak pro-rakyat. Itu salah," kata Yudhoyono ketika berbicara di depan para pejabat dan pemerhati program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Acara tersebut dihadiri Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, KASAD Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto, Gubernur Papua Barnabas Suebu, serta Gubernur Riau Rusli Zainal. Presiden yang berbicara tanpa teks mengingatkan bahwa tidak semua hal yang diinginkan atau didambakan masyarakat bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Yudhoyono kemudian memberi contoh, Korea Selatan, Jepang, serta China, yang sekarang sangat maju bidang perindustrian dan pertaniannya memerlukan waktu puluhan tahun untuk mencapai kondisi seperti sekarang ini. "Kita akan memenuhi semua keinginan masyarakat, namun sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, terutama di bidang pangan, seperti penyediaan beras, serta energi seperti tersedianya listrik," katanya. Karena itu, Presiden Yudhoyono mengharapkan masyarakat untuk membantu terlaksananya berbagai program pemerintah. Ketika berbicara tentang program pengembangan bahan bakar nabati yang antara lain memanfaatkan kelapa sawit, jarak, ubi kayu, serta tebu, Presiden menegaskan program tersebut adalah realistis. "Saya tidak mimpi dengan program bahan bakar nabati ini," kata Presiden sambil mengingatkan bahwa di Tanah Air terdapat jutaan hektar lahan tidur. Kepala Negara menyebutkan pula pemerintahannya bersikap realistis dalam melaksanakan program ini. "Program ini bukan hanya mimpi dan juga bukan proyek asal-asalan," kata Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono menyebutkan saat ini, 52 persen dari konsumsi energi di Tanah Air berasal dari energi fosil. "Saya menargetkan pada 2025 angka itu bisa turun hingga menjadi 20 persen," kata Presiden pada acara yang juga dihadiri Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati, Al Hilal Hamdi. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007