"Kita berharap, Kementerian Agraria dan Tata Kelola Ruang/BPN menginisiasi membangun lembaga pendidikan di setiap wilayah untuk pengadaan tenaga ahli. Misalnya untuk pengukuran tanah dan lain sebagainya," kata Agung dalam pertemuan dengan BPN Provinsi Papua di Jayapura, Kamis.
Terkait masih adanya masalah pertanahan di Papua, ia meminta BPN Provinsi Papua untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenkopolhukam, Kepolisian, lembaga hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah.
"Sehingga ada aturan baku bagi BPN. Bila tidak ada aturan baku untuk menyelesaikan masalah hukum terkait pertanahan, maka BPN akan jadi objek atau sasaran tembak," ujar Agung.
Terkait Program Nasional (Pronas) tentang sertifikat tanah, ia meminta BPN untuk tidak terjebak dengan ulah politisi, apalagi menjelang Pilkada.
"BPN jangan ikut-ikutan menghadiri atau diajak oleh politisi terkait hal itu. Dihindarkan acara seremonial yang dilakukan oleh politisi. BPN jangan menambah keruwetan soal Pilkada dengan membagi-bagikan sertifikat yang dikemas dalam bentuk Program Nasional," demikian Agung.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
