Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan Presiden Jokowi perlu menyinggung alasan reshuffle atau perombakan kabinet yang baru saja dilakukan, melalui pidato kenegaraan dalam sidang paripurna MPR RI, Jumat 14 Agustus 2015 besok.

"Dalam pidato kenegaraan Presiden perlu menjelaskan alasan dilakukannya reshuffle terhadap kabinetnya. Pascaperombakan kabinet kerja jilid pertama ini merupakan awal penting mengembalikan kepercayaan publik terutama terhadap kesalahan-kesalahan kecil pidato Presiden Jokowi terdahulu yang menjadi pergunjingan di media sosial, termasuk kesalahan administratif," ujar Igor di Jakarta, Kamis.

Igor menyatakan pidato kenegaraan Presiden nanti akan banyak di simak publik di dalam dan di luar negeri. Dia mengharapkan penggantian menteri tidak hanya dikomunikasikan Jokowi dengan partai-partai pendukungnya saja, tetapi juga kepada publik melalui pidato kenegaraan tersebut.

Misalnya kata Igor, Presiden perlu menjelaskan mengapa semua Menteri Koordinator diganti, kecuali Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kini dijabat Puan Maharani.

"Minimal Presiden Jokowi bisa mengaitkan antara reshuffle kabinet dengan pentingnya fokus pemulihan ekonomi yang sekarang tengah merosot," jelas dia.

Selain itu, Igor menilai Presiden bisa juga sedikit menyinggung alasan mengapa kementerian teknis yang kerap mendapat kritik, menciptakan kegaduhan politik, serta dituduh menghina Presiden, tidak ada yang di-reshuffle.

"Apakah akan ada indikasi reshuffle kabinet jilid kedua terkait kementerian tersebut," ujar dia.

Igor juga mempertanyakan apakah pengangkatan kader PDIP Pramono Anung untuk masuk dalam lingkaran Istana akan membuat sekat dan distorsi komunikasi antara pemerintah dengan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih, maupun komunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat) khususnya PDIP bisa jauh lebih efektif atau tidak.

Lebih jauh menurut Igor, dalam pidato kenegaraan nanti, Presiden Jokowi perlu mengulangi penekanan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, serta semangat membangun poros maritim dunia yang dipandang masih jauh panggang dari api dan tentang realisasi akan janji-janji kampanye terkait nawacita dan revolusi mental.

"Artinya dengan mengangkat Rizal Ramli dan Darwin Nasution yang sarat pengalaman dan ahli ekonomi kerakyatan bisa membawa harapan dan terwujudnya program nawacita, sekaligus amunisi keberanian tambahan untuk memerangi mafia di segala sektor perekonomian Indonesia dan tentu dalam penguatkan nilai mata uang rupiah," tegas dia.

Igor menekankan pidato kenegaraan adalah momentum tepat mengomunikasikan alasan dilakukan reshuffle kabinet kepada publik. Karena, kata dia, Presiden Jokowi bukan semata petugas partai, tetapi Presiden rakyat Indonesia, yang bisa menjawab keinginan publik dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahannya melalui kinerja maksimal dari para pembantunya di kabinet.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015