"Akan ada dua perpres, yang kita sebut dengan kereta api ringan atau light rail transit/LRT dan high speed train Jakarta-Bandung," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan Perpres tersebut disiapkan karena Presiden seperti yg disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 betul-betul memfokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur itu bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. LRT juga bukan hanya di Jakarta, tapi juga di delapan kota lainnya.
Karena Jakarta merupakan "rule model" maka harus segera diselesaikan supaya nanti di Bandung, Surabaya, Medan, Jogja, Palembang, Semarang dan kota lainnya bisa dilakukan dengan cara yang sama.
"Itulah concern Presiden agar dua Perpres itu bisa diselesaikan selambat-lambatnya 31 Agustus 2015," kata Pramono.
Ia menyebutkan dua Perpres itu menyangkut proyek besar dengan jangka waktu panjang dan harus dikerjakan secara bertanggung jawab.
"Keinginan Presiden adalah ini bisa mengurai kemacetan di jakarta, perhitungan beliau berdasarkan pengalaman menjadi Gubernur DKI, dalam setahun akibat kemacetan, kerugian bisa mencapai Rp33 triliun, ini kan angka yang cukup besar, sehingga di Jakarta didorong sampai 2018 kemacetan bisa diurai," katanya.
Sementara itu mengenai rencana kereta cepat Jakarta-Bandung, Pramono mengatakan akan dibentuk tim penilai untuk membandingkan proposal dari Jepang dan Tiongkok, siapa yang memberikan keuntungan untuk Indonesia.
"Dalam konteks ini, karana ada dua proposal dan berkompetisi, menurut saya baik-baik saja. Tapi kedua negara ini secara hubungan baik dgn kita, maka keputusan itu harus kita ambil dengan proper," katanya.
Karena itu ditunjuk tim penilai yang menentukan pihak ketiga yang akan menjadi konsultan internasional untuk menentukan siapa yang memang pantas.
"Perbandingannya akan dilakukan apple to apple," kata Pramono.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
