Setiap tugas pokok harus ada time frame (target). Dalam waktu dua minggu harus berupaya semaksimal mungkin atasi masalah kebakaran dan asap,"Pekanbaru (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, memberi ultimatum kepada pemerintah daerah di tiga provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan untuk segera menuntaskan pemadaman kebakaran dan bencana asap dalam dua pekan kedepan agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian.
"Setiap tugas pokok harus ada time frame (target). Dalam waktu dua minggu harus berupaya semaksimal mungkin atasi masalah kebakaran dan asap," tegas Willem Rampangilei di Posko Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu.
Willem yang baru menjabat Kepala BNPB menggantikan Syamsul Maarif, mengatakan hal tersebut di hadapan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Komandan Danrem 031 Wira Bima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan dan sejumlah pejabat lainnya.
Willem mengatakan kedatangannya ke Riau adalah untuk mempertegas instruksi Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada 7 September lalu, bahwa kebakaran dan bencana asap harus segera ditanggulangi.
Dengan target dua minggu tersebut, maka semua masalah kebakaran dan asap harus kelar pada tanggal 23 September. Ia mengatakan akan segera turun ke Jambi dan Sumatera Selatan untuk meninjau penanganan di daerah tersebut. Ketiga provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan dengan segera karena intensitas kebakaran dinilai paling tinggi, meski kebakaran juga terjadi di Kalimantan.
"Kalau dalam dunia tentara, apabila sudah ada target tapi ternyata baru selesai pada tanggal 5 Oktober, berarti misi telah gagal," katanya.
Ia menjabarkan, indikator yang harus dicapai selama dua pekan kedepan adalah tidak boleh ada lagi kebakaran lahan dan hutan di area baru, operasional Bandara Sultan Syarif Kasim II harus normal selama 24 jam penuh, aktivitas sekolah tidak boleh lagi terganggu dan tidak boleh ada lagi penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
Menurut dia, semua itu bisa dilakukan apabila pemerintah daerah bersama semua pemangku kepentingan dan masyarakat meningkatkan kegiatan di proses pemadaman, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan secara simultan.
"Kedatangan BNPB ke Riau bukan untuk mengambil alih kontrol dan komando dari Satgas, melainkan untuk memperkuat dan memberikan pendampingan," katanya.
Setelah proses pemadaman, lanjutnya, pemerintah daerah perlu fokus pada upaya preventif kedepannya agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Willem kembali menegaskan ultimatum tersebut saat meninjau proses pemadaman kebakaran di lahan rawa gambut di daerah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau.
Ia menyadari banyak kekurangan yang perlu diperkuat untuk membantu proses pemadaman dilapangan seperti keterbatasan sumber air dan infrastruktur menuju lokasi kebakaran yang jauh dari jalan. "Kita akan bantu tempat penampungan air karena sumber air memang sulit dilapangan," katanya.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto menambahkan pihaknya siap membantu sokongan dana yang dibutuhkan untuk pemadaman melalui anggaran dana siap pakai sebesar Rp385 miliar. Dana tersebut bisa digunakn untuk penanggulangan kebakaran di enam provinsi.
"Sebagian besar dana tersebut untuk sewa helikopter, pesawat Cassa dan CN 235 dan pesawat Hercules apabila dibutuhkan," kata Tri Budirto.
Dengan target dua minggu tersebut, maka semua masalah kebakaran dan asap harus kelar pada tanggal 23 September. Ia mengatakan akan segera turun ke Jambi dan Sumatera Selatan untuk meninjau penanganan di daerah tersebut. Ketiga provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan dengan segera karena intensitas kebakaran dinilai paling tinggi, meski kebakaran juga terjadi di Kalimantan.
"Kalau dalam dunia tentara, apabila sudah ada target tapi ternyata baru selesai pada tanggal 5 Oktober, berarti misi telah gagal," katanya.
Ia menjabarkan, indikator yang harus dicapai selama dua pekan kedepan adalah tidak boleh ada lagi kebakaran lahan dan hutan di area baru, operasional Bandara Sultan Syarif Kasim II harus normal selama 24 jam penuh, aktivitas sekolah tidak boleh lagi terganggu dan tidak boleh ada lagi penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
Menurut dia, semua itu bisa dilakukan apabila pemerintah daerah bersama semua pemangku kepentingan dan masyarakat meningkatkan kegiatan di proses pemadaman, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan secara simultan.
"Kedatangan BNPB ke Riau bukan untuk mengambil alih kontrol dan komando dari Satgas, melainkan untuk memperkuat dan memberikan pendampingan," katanya.
Setelah proses pemadaman, lanjutnya, pemerintah daerah perlu fokus pada upaya preventif kedepannya agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Willem kembali menegaskan ultimatum tersebut saat meninjau proses pemadaman kebakaran di lahan rawa gambut di daerah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau.
Ia menyadari banyak kekurangan yang perlu diperkuat untuk membantu proses pemadaman dilapangan seperti keterbatasan sumber air dan infrastruktur menuju lokasi kebakaran yang jauh dari jalan. "Kita akan bantu tempat penampungan air karena sumber air memang sulit dilapangan," katanya.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto menambahkan pihaknya siap membantu sokongan dana yang dibutuhkan untuk pemadaman melalui anggaran dana siap pakai sebesar Rp385 miliar. Dana tersebut bisa digunakn untuk penanggulangan kebakaran di enam provinsi.
"Sebagian besar dana tersebut untuk sewa helikopter, pesawat Cassa dan CN 235 dan pesawat Hercules apabila dibutuhkan," kata Tri Budirto.
Pewarta: FB Anggoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
