PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Kamis (17/9) mengutuk dengan sekeras-kerasnya kudeta di Burkina Faso.

Korps pengawal presiden Burkina Faso, unit keamanan mantan presiden Blaise Compaore, pada Kamis mengumumkan bahwa pasukan pengawal presiden telah mengambil-alih kekuasaan di negeri itu. Pada Rabu, unit pengawal tersebut menyerbu satu pertemuan Kabinet dan menangkap presiden sementara, perdana menteri dan pemimpin lain.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya, Ban kembali menyatakan semua pejabat Burkina Faso yang ditahan harus segera dibebaskan, demikian laporan Xinhua, Jumat pagi. Ban juga menuntut dilanjutkannya peralihan politik di negeri itu, sejalan dengan Piagam Peralihan dan Undang-Undang Dasar Burkina Faso.

Sekretaris Jenderal PBB tersebut juga mencela kerusuhan di negeri itu dan menyeru pasukan keamanan serta pertahanan Burkina Faso agar menahan diri dan menjamin dihormatinya hak asasi manusia serta keamanan semua rakyat di negeri tersebut.

"Mereka yang bertanggung-jawab atas kudeta dan konsekuensinya harus dimintai pertanggung-jawaban," kata pernyataan itu.

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afrika Barat Mohamed Ibn Chambas tetap berada di Ibu Kota Burkina Faso, Ouagadougou, dan terus bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS), Uni Afrika dan mitra lain internasional guna mendukung dan memelihara peralihan di Burkina Faso, kata pernyataan juru bicara Ban.

Pemilihan umum dijadwalkan diselenggarakan kurang dari satu bulan untuk menuntaskan peralihan kembali ke demokrasi, setelah perlawanan rakyat menggulingkan Presiden Compaore tahun lalu.

Satuan pasukan pengawal presiden dilaporkan bertindak sebagai reaksi atas laporan yang disiarkan dua hari sebelumnya oleh komisi perujukan yang menyerukan pembubaran pasukan pengawal presiden.

Perencana kudeta mengatakan mereka segera melucuti jabatan presiden sementara dan membubarkan pemerintah peralihan serta Dewan Peralihan Nasional. Mereka juga menyatakan akan mengadakan "pembicaraan luas" guna membentuk pemerintah yang akan menyelenggarakan "pemilihan umum damai yang melibatkan banyak pihak".

Sementara itu, tentara Burkina Faso telah mengumumkan larangan orang ke luar rumah dari fajar-hingga-senja dan menutup perbatasan negeri tersebut sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

(Uu.C003)

Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015