"Kami apresiasi rencana BIN termasuk apabila mereka mau membentuk Satgas (Damai Papua)," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakan Hanafi usai Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan BIN, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta.
Dia menekankan bahwa pembentukan Satgas itu harus tegas tujuan dan targetnya karena pelaksanaannya menggunakan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, Satgas itu pun harus melibatkan masyarakat Papua, agar mereka merasa terlibat dalam upaya mencapai perdamaian di wilayahnya.
"Masyarakat Papua harus dilibatkan agar merasa terlibat dalam mencapai perdamaian," ujarnya.
Sementara itu terkait pelibatan Kopassus dalam Satgas tersebut, menurut Hanafi hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
Dia menilai Kepala BIN Sutiyoso sudah memberikan jaminan, gerak Satgas itu diperuntukkan agar terciptanya perdamaian.
"Kepala BIN sudah memastikan beri ruang gerak untuk perdamaian maka akan dikendalikannya dan DPR akan mengawasinya," katanya.
Dia menegaskan, BIN juga harus memastikan bahwa keberadaan Satgas itu bukan untuk operasi militer namun untuk mencapai kedamaian.
Kepala BIN, Sutiyoso mengatakan Satgas Damai Papua itu terdiri dari beberapa institusi seperti BIN, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Kepolisian. Menurut dia, keberadaan anggota BIN dalam Satgas kecil karena jumlahnya di daerah tidak banyak.
"Tujuannya membawa bagaimana menyelesaikan Papua secara damai," katanya.
Sutiyoso menilai keberadaan kelompok separatis merupakan orang berpakaian sipil dan memiliki senjata yang bisa membunuh siapapun.
Menurut dia, langkah tegas akan diambil apabila kelompok separatis tidak mau meletakkan senjata.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
