"Saya belum sempat cek, persis berapa jumlahnya dan ke mana saya bisa kembalikan. Tapi saya sudah kirim surat Kamis pagi kepada Setjen DPR RI. Nanti setelah diterima Sekjen, suratnya saya kopi untuk wartawan yang mau," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia beralasan, dalam situasi ekonomi yang melemah seperti sekarang di mana banyak kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, perlu solidaritas sosial dari para pejabat negara, termasuk anggota DPR RI.
Alasan kedua, DPR RI sendiri belum optimal dalam berkinerja di mana target legislasi dalam Prolegnas Prioritas 2015 masih tertinggal dari yang seharusnya dicapai dan banyak RUU inisiatif DPR yang masih dalam tahap penyusunan atau harmonisasi.
"Nah, nanti kalau optimalisasi legislasi sudah terjadi barulah pas untuk menerima kenaikan tunjangan," kata politisi PPP itu.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui apakah tunjangan untuk anggota DPR RI sudah masuk ke rekening, namun fraksinya akan menggelar rapat internal soal ini.
"Kalau dikembalikan ke negara itu masuknya uang apa itu juga harus jelas. Masalahnya di situ, karena ini kan secara prinsip kan kita keberatan awalnya, kemudian proses ini berjalan terus, ternyata Menkeu tidak merevisi SE Menkeu seperti yang dimaksud, jadi ya kita akan nanya kepada teman-teman anggota," kata Muzani.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
