Anggaran untuk belanja publik atau sosial juga rendah seperti kesehatan yang belum mencapai amanat konstituti 5 persen dari APBN. Penyerapannya rendah, dampaknya belanja publik terhambat dan rakyat tidak sejahtera."Jakarta (ANTARA News) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki pengelolaan anggaran yang dinilai masih rendah dalam penyerapan.
"Agar presiden memperbaiki pengelolaan anggaran yang berpihak pada rakyat dengan alokasi belanja publik atau sosial yang meningkat dan efektif," kata Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Temuan FITRA, kata Apung, dominasi pembelanjaan anggaran ada di belanja birokrasi yang mencapai 65 persen, yakni sebesar Rp191 triliun dari 293 triliun. Sedangkan belanja sosial baru mencapai 54 persen dari total Rp107 triliun.
"Anggaran untuk belanja publik atau sosial juga rendah seperti kesehatan yang belum mencapai amanat konstituti 5 persen dari APBN. Penyerapannya rendah, dampaknya belanja publik terhambat dan rakyat tidak sejahtera," kata Apung.
Selain itu FITRA juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan ekonomi dengan tidak menjual negara ke investor asing dan juga memaksa BUMN untuk utang dan menarik utang pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan negara.
"Hutang bank BUMN Mandiri, BNI, BRI, BTPN senilai Rp40 triliun," kata dia.
FITRA juga menuntut presiden untuk mengevaluasi dan mengganti kementrian dan menteri yang berkontribusi terhadap buruknya politik anggaran dan pegelolaan keuangan negara, yaitu Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.
Ia menilai bahwa para menteri pemerintahan Joko Widodo belum maksimal dalam membelanjakan anggaran yang dilihat dari rendahnya penyerapan anggaran untuk sektor sosial.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
