Perusahaan yang sudah diproses hukum akan dilanjutkan,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla meminta penegak hukum melanjutkan proses hukum terhadap perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masalah kabut asap.
"Perusahaan yang sudah diproses hukum akan dilanjutkan," kata Wapres Jusuf Kalla ketika mengantar keberangkatan Presiden Jokowi bertolak ke AS di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu.
Jika pengadilan memutuskan sanksi denda, kata Kalla, itu harus dijalankan. "Itu kan proses hukum," katanya.
Ia menyebutkan upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan sebagai penyebab munculnya kabut asap terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
"Kemarin sudah disampaikan oleh Menkopolhukam Pak Luhut dan beberapa menteri, itu terus berjalan. Sekarang yang dipikirkan jangka panjangnya sekaligus kita selesaikan sekarang, yaitu mengembalikan lahan gambut itu kembalikan posisinya seperti semula," katanya.
Mengenai evakuasi korban dampak kabut asap, Wapres mengatakan bahwa hal itu dilakukan terhadap pihak yang membutuhkan, yaitu ibu-ibu dan anak-anak yang dalam kondisi berbahaya karena kabut asap.
"Setiap saat bisa dilakukan, sudah disiapkan seperti kapal, dan tempatnya apakah di daerah itu sendiri atau daerah lain," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan terus memantau kondisi dalam negeri selama kunjungan resminya ke Amerika Serikat selama lima hari ke depan.
"Saya akan pantau kondisi sosial politik hukum dan keamanan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari," kata Jokowi dalam jumpa pers sebelum keberangkatan ke AS di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Presiden menyebutkan pantauan itu termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.
"Saya minta Wapres dibantu Mekopohulkam dan menteri-menteri terkait mengambil langkah-langkah di bidang itu," katanya.
Sementara itu, mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Wapres Kalla mengatakan bahwa semua pihak menginginkan kondisi yang stabil dan aman.
"Oleh karena itu, kemarin juga baru diresmikan Satgas Netralitas Aparatur Negara," katanya.
Ia menyebutkan berbeda dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI beberapa waktu lalu yang memunculkan koalisi maka kondisi saat ini tidak ada koalisi semacam itu.
"Di pilkada sudah cair, tidak ada koalisi-koalisi. Kita mesti bersyukur," kata Wapres Jusuf Kalla.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
