"Pekan depan surat keputusan tanggap darurat bencana tersebut sudah ditandatangani. Kami akan menggelar rapat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah Kota Tomohon," kata Wali Kota di Tomohon.
Dia mengatakan, pemerintah kota memberikan apresiasi kepada seluruh warga kota yang telah berkontribusi memadamkan api ke sejumlah titik wilayah perkebunan, lahan atau hutan di Kota Tomohon.
"Kebakaran di kawasan hutan dan lereng Gunung Lokon telah berhasil dipadamkan beberapa waktu lalu. Ini tidak lepas dari peran semua warga kota baik jajaran TNI/Polri, BPBD, dinas kehutanan dan perkebunan, lembaga swadaya masyarakat serta instansi terkait lainnya," ujarnya.
Petahana yang maju pilkada ini menambahkan, terkait dengan bencana kekeringan yang menyebabkan berkurangnya suplai air bersih ke masyarakat, Pemerintah Kota Tomohon melalui perusahaan daerah air minum secara terjadwal mengisi tempat-tempat penampugan air yang berada di kelurahan yang mengalami krisis air.
"Tangki-tangki air milik PDAM setiap hari dan secara terjadwal mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Memang dari sisi debit air mengalami penurunan sehingga distribusi air mengalami persoalan," katanya.
Keterlambatan Pemerintah Kota Tomohon menerbitkan surat keputusan tanggap darurat bencana dikritisi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Sumarsono.
Kekecewaan tersebut disampaikan Sumarsono dalam rapat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, dimana dari laporan Kepala BPBD Sulut Pemkot Tomohon sampai saat ini belum mengeluarkan surat keputusan tanggap darurat bencana.
"Pemerintah provinsi berharap Wali Kota Tomohon segera mengeluarkan surat keputusan tanggap darurat bencana kebakaran," ungkapnya.
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
