"LSM ini siap mengawal pelaksanaan program pemerintah, siapapun presidennya, bagi kemajuan daerah pinggiran yang selama memang terpinggirkan," kata Ketua Dewan Pendiri KIBAR, Dr Toto Dirgantoro di Jakarta, Senin malam.
Toto mengemukakan keterangan tersebut dalam jumpa pers terkait akan dilaksanakannya Deklarasi KIBAR pada 28 Oktober 2015 di Jakarta. Pada acara dengan moderator Laode Budi Utama itu turut hadir Ketua Dewan Pengawas Suhandoyo dan Ketua Panitia Deklarasi, Doddy P Hidayat.
Ketua Dewan Pendiri KIBAR lebih lanjut mengemukakan, terpaan ekonomi global belum membuat segala upaya Pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah, terlebih masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran.
Harga pangan dirasakan masih tinggi, kondisi usaha masih belum kondusif, dan masalah ketenagakerjaan berpotensi PHK karena pabrik-pabrik yang mendasarkan bahan baku impor mengalami kesulitan keuangan.
Dengan kata lain, sebagai bangsa, Indonesia sudah merdeka 70 tahun. Tetapi cita-cita yang dicanangkan para Proklamator dan pejuang bangsa masih jauh dari sasaran, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
"Berangkat dari permasalahan itulah kemudian didirikan LSM KIBAR dengan tujuan turut mencari dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa, khususnya yang dihadapi saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah pinggiran," katanya.
Ia menambahkan, LSM KIBAR bersifat indenpen alias tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Tetapi mendukung kebijakan Pemerintah, siapapun presidennya, sepanjang kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, lebih khusus rakyat di pedesaan dan pesisir.
Sementara itu Ketua Dewan Pengawas KIBAR Suhandoyo mengemukakan, langkah pertama dan terpenting yang perlu dilakukan LSM tersebut adalah pemetaan masalah yang dihadapi daerah-daerah pinggiran.
"Dengan pemetaan masalah yang jelas, maka langkah KIBAR akan lebih terarah dalam memajukan daerah pinggiran, apalagi tiap-tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda," kata mantan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung RI itu.
Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Deklarasi KIBAR Doddy Hidayat mengemukakan, KIBAR yang kini sudah memiliki perwakilan di lebih dari 20 propinsi didirikan pada 1 Oktober 2015, kemudian disahkan Kementerian Hukum pada 7 Oktober dan akan dideklarasikan pada 28 Oktober 2015.
"Alhamdulillah sambutan dari daerah-daerah terkait berdirinya KIBAR sangat menggembirakan, karena kami mempunyai tujuan mulia membantu percepatan pembangunan daerah-daerah pedesaan dan pesisir yang selama ini terpinggirkan," katanya.
Pewarta: Aat Surya Safaat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
