Ketua MPR setuju Soeharto jadi pahlawan nasional

Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia menggantikan Soekarno sejak 27 Maret 1968 hingga 21 Mei 1998. 

Walau pemerintahan Orde Baru dalam prespektif reformasi saat itu banyak dikecam orang, namun banyak pembangunan fisik dan sistem pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan keuangan yang rapi, terukur, dan sistematik serta berkelanjutan terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. 

Dia juga diketahui tidak pernah mengumbar janji-janji politik berlebihan kepada masyarakat, dan memerintah dengan mengandalkan pada sistem yang dibangun secara memadai. 

Dia sangat jarang blusukan namun banyak masalah bisa diselesaikan sesuai hirarki kepemimpinan. Dia juga tidak pernah memecat menteri-menteri anggota kabinetnya, yang diberi target sesuai GBHN dan Pelita serta Repelita-nya. 

Dia menunjuk menteri sekretaris negara dan menteri penerangan sebagai juru bicara pemerintah dan tidak pernah mencabut atau meralat pernyataan publik karena telah dipertimbangkan masak-masak. 

"Kita lihat bagaimana keputusan pemerintah nanti. Tahun ini memang belum ditetapkan, mungkin bisa tahun depan" ujarnya.

Pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam UU Nomor 20/2009 yang salah satu syaratnya di poin (2) adalah memiliki integritas moral dan keteladanan.

Sejumlah pihak menilai Soeharto tidak memenuhi syarat tersebut karena diduga bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, meski sampai akhir hayatnya tidak pernah terbukti.

Meski ada yang kontra, namun sejumlah tokoh nasional menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut di antaranya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin, Ketua Pemuda Pancasila, Japto Soelityo Soerjosumarno, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, politikus Partai Golkar, Fadel Muhammad, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto.