Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah hingga kini belum dapat menetapkan perkiraan dana yang akan dialokasikan dari APBN untuk memperbaiki dan mengalihkan infrastruktur akibat luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. "Meski formula penanganan penaggulangan lumpur sudah ada tapi pendanaannya belum ditetapkan karena masih dihitung oleh instansi terkait," kata Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, usai Rapat Paripurna Kabinet, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Purnomo menjelaskan, pendanaan meliputi pengalihan jalan tol, pembangunan jalan arteri oleh Departemen Pekerjaan Umum, pengalihan jalur kereta api oleh Departemen Perhubungan, dan penyaluran lumpur oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. "Formula yang sudah dijalankan Tim Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meliputi manajemen permukaan, masalah pendanaan pengalihan infrastruktur, termasuk ganti rugi bagi warga di sekitar lumpur," katanya. Untuk "relief well" (pengeboran secara miring--red), diutarakan Purnomo, sudah dihentikan, namun bukan karena gagal tetapi tidak ada pembiayaan. Demikian halnya dengan isu sosialnya, yaitu untuk relokasi penduduk karena harus ganti rugi lahan sawah, tanah dan rumah, dananya makin menipis. "Intinya, kita disuruh menghitung dan mendisain teknis penanggulangan termasuk kebutuhan dana yang akan dianggarkan," ujarnya. Sebelumnya, Menhub Hatta Rajasa mengatakan, setidaknya butuh dana Rp300 miliar untuk mengalihkan infrastruktur rel kereta api jika memang harus dilakukan. "Kalau lumpur di Sidoarjo meluap dan kembali menggenangi rel kereta maka dalam jangka panjang harus dialihkan," katanya. Hatta mengutarakan, terlalu dini membicarakannya karena anggaran harus dibicarakan dengan DPR. Purnomo menambahkan, dana yang akan dialokasikan untuk menangani masalah lumpur Sidoarjo kelihatannya cukup besar, namun angka persisnya belum diketahui. "Tetapi kita tetap berpegang pada Kepres dan Inpres soal lumpur Lapindo itu," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007