Sidoarjo (ANTARA News) - Kepala Polres (Kapolres) Sidoarjo, AKBP M Anwar Nasih menyatakan sampai saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan di 18 kecamatan di kabupaten di Jawa TImur itu.

"Sejauh ini masih belum ada laporan terkait pelanggaran pilkada. Ada yang menyatakan jika terdapat politik uang di beberapa tempat, namun ketika kami lakukan pengecekan tidak ada pelanggaran seperti yang dikabarkan itu," ujarnya setelah melakukan sidak di sejumlah TPS di wilayah kota Sidoarjo, Rabu.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) Polres Sidoarjo maupun Dandim 0816 untuk menemukan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di 18 kecamatan di Sidoarjo.

"Sampai sejauh ini cenderung masih kondusif dan belum ada laporan terkait politik uang dalam pilkada. Namun, di salah satu TPS di wilayah kota, salah satu pasangan calon Bupati tidak menghadirkan saksi, sehingga hal ini dikhawatirkan membuat kericuhan dalam penghitungan suara," ujarnya.

Menurut dia, tidak menghadirkan saksi dalam pasangan calon tersebut dikarenakan saksi belum diberi honor untuk melaksanakan tugasnya, sehingga saksi tersebut mundur dan memilih untuk tidak menjadi saksi pada salah satu pasangan calon.

"Menurut pengakuan saksi tersebut masih belum menerima honor, namun setelah kami konfirmasi ternyata salah satu pasangan calon berjanji memberikan honor setelah rekap suara. Jika janji itu tidak ditepati, maka akan membuat kericuhan bagi salah satu pasangan calon," tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya masih belum memastikan daerah mana yang diprediksi akan mengalami konflik, namun ia hanya memperkirakan daerah yang perhitungan suaranya memiliki selisih sedikit akan mengalami perdebatan yang seru.

"Mungkin daerah kota yang mengalami selisih sedikit, karena sejumlah pasangan calon berdomisili di wilayah perkotaan. Hal inilah yang membuat kami khawatir akan adanya kericuhan dari pendukung pasangan calon," terangnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sidoarjo, Drs. Ec. Jonathan Judyanto, M.MT mengatakan dari pantauan di sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di kawasan perkotaan, masih belum ada pelanggaran politik uang yang santer dikabarkan oleh beberapa orang.

"Untuk pelanggaran dalam pilkada kami serahkan kepada Panwas maupun pihak kepolisian, sedangkan kami tadi sudah mengambil sampel di kawasan perkotaan yaitu Desa Kemiri, Lapas Sidoarjo, RSUD Sidoarjo dan Sidorejo sebagai populasi di wilayah Sidoarjo," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Laily Widya
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015