"Kami mendukung pembentukan Pansus Hak Angket tentang PT Freeport Indonesia, biar tak ada sak wasangka. Isu-isu yang mulai beredar harus mulai di-clear-kan dan hanya bisa melalui Pansus Hak Angket," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Dengan adanya Pansus Hak Angket, maka akan diketahui siapa saja yang "bermain" di PT Freeport Indonesia.
"Siapa yang punya kepentingan akan ketahuan, itu baru riil. Jangan karena cuma pertemuan doang orang jadi heboh," sebut politisi PKS itu. Dirinya juga telah mendapat informasi bahwa draft Hak Angket sudah ada dan sudah ditandatangani oleh beberapa anggota.
"Kalau bisa kita sahkan di masa sidang ini. Kemudian reses dan awal Januari paling tidak sudah dilakukan investigasi," ujarnya.
Terkait gagalnya Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mendapatkan rekaman asli dari Kejaksaan Agung terkait permintaan saham, Fahri menyatakan, telah terjadi konspirasi.
Bahkan, katanya, yang seharusnya laporan Menteri ESDM ke MKD adalah wilayah internal DPR dipindahkan ke ranah publik "Kalau betul-betul ada niat untuk membongkar, harusnya terbuka dari awal. Termasuk menyerahkan rekaman asli kepada MKD DPR RI," demikan Fahri
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
