"Presiden SBY agar mengganti jajaran direksi Pertamina dengan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik agar rakyat melihat bahwa yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak dijatuhi sanksi tegas," ucap Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen kepada pers di Jakarta, Selasa, menanggapi kelangkaan BBM akhir-akhir ini.
Menurut Naldy, kekecewaan presiden terhadap direksi Pertamina bisa dipahami karena kelangkaan BBM dan gas membingungkan dan menyusahkan rakyat banyak. Kelangkaan energi itu juga "mencoreng" citra pemerintah SBY-JK menjelang Pemilu 2009.
"Masih bisa diingat, saat pemerintah giat-giatnya menggalakkan konversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga, tabungnya bermasalah. Sementara peredaran minyak tanah di daerah bersangkutan sudah dikurangi bahkan dihentikan, akibatnya kita melihat rakyat banyak harus antre berhari-hari hanya untuk mendapatkan 1-2 liter minyak tanah. Pemandangan yang mirip sewaktu zaman Orde Lama," katanya.
Lalu saat rakyat banyak mulai menggunakan gas elpiji ternyata gasnya menghilang dari pasaran. Kemudian ketika pemerintah mulai menurunkan harga premium dan solar Desember 2008, premiumnya langka, dan kelangkaan ini terus berulang sampai sekarang.
"Sudah saatnya pemerintahan SBY-JK bertindak tegas dengan segera mengganti direksi Pertamina yang dinilai tidak serius dalam menangani kepentingan rakyat banyak," tegas Naldy.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka perdagangan perdana tahun 2009 Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (5/1), sempat menyatakan kekecewaanya atas kelangkaan premium dalam beberapa pekan terakhir ini.
SBY meminta Pertamina meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Karena menurut Kepala Negara, segala persoalan yang menyangkut pelayanan masyarakat harus direspon dengan segera karena prinsipnya negara tidak pernah libur melayani warganya.
Sementara Dirut Pertamina, Ari Soemarno sebelumnya mengatakan, kekosongan BBM di SPBU disebabkan beberapa faktor. Pertama, sebagian SPBU mengurangi pembelian menjelang 1 Januari 2009 karena mengira pemerintah akan kembali menurunkan harga BBM. SPBU tidak mau menanggung kerugian karena masih memiliki stok BBM dengan harga lama seperti saat pemerintah menurunkan harga BBM pada 1 Desember dan 15 Desember.
Faktor lainnya, adalah kelambatan penyaluran BBM yang biasa terjadi saat hari libur panjang. Terakhir, adanya perubahan sistem transaksi pengambilan BBM dari depot dengan teknologi informasi yang baru dan telah menyebabkan kelambatan penyaluran BBM.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
