Dalam perbincangan ringan yang juga dihadiri oleh beberapa petinggi Freeport lainnya, Maroef mengutarakan bahwa dirinya merasa berhutang setelah beberapa waktu lalu gubernur melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.
Pertemuan tersebut juga digunakan untuk membuka ruang komunikai antara PT Freeport dan pemerintah daerah yang selama ini dinilai kurang terjalin dengan baik.
"Kita harus tetap bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Papua, hal-hal yang mungkin di masa lalu belum terselesaikan, dengan komunikasi begini kita bisa tahu kami sebagai investor kurangnya apa," ujar dia.
Dikemukakannya juga, meski segala hal tentang Freeport lebih banyak diurus ke pemerintah pusat, namun pihaknya ingin menghargai keberadaan pemerintah daerah tempat mereka berinvestasi, dan juga masyarakatnya.
"Freeport itu sebagai aset nasional yang ci capitalise oleh modal asing, tapi aset itu ada di negara Indonesia, dalam hal ini di Papua, jadi tentu kita tidak boleh mengabaikan atau merupakan keberadaannya dimana," kata Maroef.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut berlangsung hangat dan lebih banyak diselingi oleh candaan dari kedua belah pihak.
Pewarta: Dhias Suwandi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
