Longsor itu terjadi pada Jumat di Hpakant, negara bagian utara, Kachin, wilayah bebatuan yang terletak antara Tiongkok dan India yang merupakan jantung industri batu giok Myanmar yang bernilai jutaan dolar dan dikendalikan oleh militer yang kuat.
"Kami mendengar sekitar 50 orang terkubur di reruntuhan dan empat atau lima mayat ditemukan pagi ini," kata Sai Lon, yang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan batu giok di kawasan itu.
Polisi di Hpakant, di distrik Mohnyin, mengatakan tanah longsor terjadi pada Jumat sore tetapi mereka tidak bisa mengkonfirmasi korban.
"Kami belum mendengar apa-apa dari tim penyelamat," kata seorang petugas jaga di Pos Polisi Hpakant Township yang menolak disebutkan namanya.
Pada 22 November, longsor besar di daerah pegunungan yang sama di Negara Bagian Kachin menewaskan 114 orang. Daerah itu menghasilkan beberapa batu giok kualitas tertinggi dunia.
Kematian di tambang batu giok Myanmar diduga terjadi karena kurangnya faktor keamanan.
Sebagian besar batu giok yang ditambang di Hpakant diyakini diselundupkan ke negara tetangganya, Tiongkok, di mana batu itu sangat berharga dan secara luas diyakini membawa kekayaan dan umur panjang.
Sekitar 800 perusahaan pertambangan batu giok beroperasi di sekitar kota itu, tapi aktivitas didominasi oleh sekitar 10 perusahaan, sebagian besar perusahaan yang dipimpin Tiongkok, menurut Departemen Pertambangan.
Penambang telah menembus ke bukit utara Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, terburu-buru untuk menggali lebih banyak giok dari kawasan kaya kandungan batu mulia itu sebelum pemerintahan baru, yang telah menjanjikan pemerintahan yang bersih berkuasa.
Aksi itu telah mengakibatkan warga desa dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka.
Pemerintah baru terpilih dari Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi mengatakan bulan lalu pihaknya berencana untuk memperketat kontrol atas tambang batu giok.
Larangan AS pada giok Myanmar tetap berlaku atas keprihatinan bahwa manfaat pertambangan batu giok oleh tokoh militer akan memicu korupsi dan pelanggaran hak asasi, meskipun Washington mengurangi sebagian larangan impor dari negara itu setelah pemerintah kuasi-sipil mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011 setelah lima dekade kediktatoran militer, demikian Reuters melaporkan.
(G003/G003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
