"Yang coba didalami dari citra satelit yaitu melihat dua atau tiga tahun ke belakang sebelum peristiwa longsor terjadi," kata dia di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Polda Kalsel dapat penambahan 30 personel Brimob dari Brigadir remaja
Dijelaskan Kapolda, nantinya bisa terungkap siapa saja yang melakukan kegiatan di lokasi sehingga bisa ditentukan langkah berikutnya oleh penyidik dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
"Anggota masih mendalami apakah ada unsur pidana atau tidak termasuk meminta pendapat ahli untuk menggali sejauh mana dampak aktivitas tambang terhadap jalan hingga terjadi longsor," jelasnya.
Kapolda mengakui di lokasi ada beberapa konsesi termasuk konsesi utama milik PT Arutmin Indonesia.
Kemudian juga ada izin usaha pertambangan (IUP) dari beberapa perusahaan termasuk dugaan adanya aktivitas liar alias pertambangan tanpa izin.
Oleh karena itu, Kapolda menegaskan semuanya harus bertanggung jawab secara hukum jika memang disimpulkan ada tindak pidana atas insiden longsornya jalan nasional penghubung beberapa daerah di Kalimantan Selatan itu.
Diketahui badan jalan nasional di titik Km 171 Satui longsor pada 28 September 2022 lalu yang di wilayah sekitarnya terdapat aktivitas pertambangan batu bara.
Hingga kini jalan yang putus masih ditutup sehingga kendaraan harus melintas di jalan alternatif yang kondisinya rusak dan licin ketika hujan.
Baca juga: Polda Kalsel selidiki penyebab longsornya jalan nasional di Satui
Baca juga: Polda Kalsel ringkus 126 tersangka selama 11 hari Operasi Jaran Intan
Baca juga: Banjir di Kabupaten Banjar, Kalsel menelan satu korban jiwa
Pewarta: Firman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
