Kami rapat soal bagaimana dapat memastikan pembiayaan proyek listrik itu dapat terpenuhi,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan pembiayaan proyek listrik 35.000 megawatt (MW) di berbagai daerah dapat terpenuhi dengan baik sehingga juga melancarkan pelaksanaan proyek tersebut.
"Kami rapat soal bagaimana dapat memastikan pembiayaan proyek listrik itu dapat terpenuhi," kata Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas tentang kelistrikan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis.
Senada dengan Wapres, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengemukakan, rapat tentang kelistrikan itu menekankan kepada pembiayaan yang sedang diidentifikasi.
Sudirman Said memaparkan, potensi pembiayaan yang sedang diidentifikasi itu antara lain potensi perbankan nasional agar berusaha keras semaksimal mungkin untuk membiayai proyek listrik tersebut.
Selain itu, ujar dia, tidak tertutup kemungkinan bila sumber pembiayaan juga berasal dari lembaga keuangan multilateral.
"Secara keseluruhan untuk 2016 sudah cukup aman," katanya, dan menambahkan, dua pertiga dari pembiayaan untuk tahun ini sudah aman.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan bahwa pendanaan untuk protek listrik seperti dana investasi dari PLN sudah bisa dipastikan.
Demikian pula, lanjutnya, dengan peran-peran beragam bank BUMN juga akan memaksimalkan penyaluran untuk proyek listrik tersebut.
Di tempat terpisah, PT PLN menginginkan komitmen dari semua pihak dalam memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bebas KKN, mengawal dan mengamankan pelaksanaannya.
"Kami harap ada komitmen dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program, regulasi dan kebijakan masing-masing instansi dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance," kata Direktur Bisnis Jawa Bali PLN Nasri Sebayang di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (7/1).
Pemerintah selaku pemangku kepentingan atas suksesnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menugaskan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program tersebut dengan kewajiban membangun pembangkit sebesar 5.000 MW dan IPP (swasta) sebesar 30.000 MW.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pengajuan izin prinsip di sektor listrik, gas dan air periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp707,37 triliun mendominasi rencana investasi sepanjang tahun ini.
Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/12), menyebutkan sekitar 37,51 persen dari total rencana investasi sebesar Rp1.886 triliun keseluruhan investasi di sektor tersier.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rencana investasi sektor kelistrikan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 238 persen.
"Tingginya angka rencana investasi di sektor kelistrikan menunjukkan antusiasme investor menyambut program pemerintah untuk membangun listrik 35.000 MW dalam kurun waktu lima tahun mendatang," katanya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
