"Pada era MEA ini, kita perlu mempercepat kinerja melalui pembaharuan dalam melakukan tugas yang diberikan," katanya dalam Rapat Kerja Kemkumham 2016 yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu.
Yasonna menjelaskan inovasi itu perlu segera dimulai dari para pemimpin di kantor pusat maupun kantor wilayah Kemkumham yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Para pemimpin tidak boleh lupa untuk terus mengembangkan kapasitasnya, seperti berwawasan global, mampu membangun jaringan, dan terus meningkatkan kemampuan bahasa asing serta profesionalitas," katanya lagi.
Peningkatan kemampuan pemimpin, lanjutnya, berpeluang menghadirkan sejumlah kreativitas dan dapat memacu kinerja, sehingga kemudian terdapat dorongan untuk berkompetisi yang arahnya untuk mendapatkan prestasi.
"Nanti tidak ada lagi keluhan mengenai kekurangan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga kemudian harus tercipta adalah percepatan pelayanan masyarakat, pencatatan administrasi dan pendampingan pembuatan produk hukum di daerah," ujar Menkumham itu lagi.
Selain itu, ujar Yasonna, pemanfaatan teknologi juga tidak kalah penting untuk memetakan peluang dan tantangan kinerja Kemkumham dalam menghadapi MEA.
Menurutnya, penerapan MEA berpeluang menghadirkan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, sehingga kementeriannya berada pada posisi penting untuk mengawasi potensi tersebut.
Karena itu, ia menegaskan bahwa yang perlu dilakukan instansinya saat ini adalah memperbanyak aksi, agar lompatan yang dirancang pada Raker 2016 ini tidak menjadi omongan semata.
"Saya tekankan juga yang tidak boleh dilupakan adalah penyuluhan dan penyadaran hukum kepada masyarakat, karena kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh seberapa besar kesadaran hukum masyarakatnya," ujar Yasonna pula.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
