Berbagai keperluan administrasi kependidikan, nantinya akan dilakukan melalui sistem `online` sehingga lembaga pendidikan yang letaknya jauh dari ibu kota provinsi masih bisa tetap berhubungan tanpa kendala,"Semarang (ANTARA News) - Pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang.
"Berbagai keperluan administrasi kependidikan, nantinya akan dilakukan melalui sistem online sehingga lembaga pendidikan yang letaknya jauh dari ibu kota provinsi masih bisa tetap berhubungan tanpa kendala," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto di Semarang, Kamis.
Terkait hal itu, ia meminta lembaga pendidikan di daerah mulai menyiapkan tenaga administrasi yang mampu menggunakan perangkat teknologi informasi.
Menurut dia, tidak ada yang perlu dirisaukan pada pelaksanaan pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK pada 2017.
"Saat ini, persoalan jarak sudah tidak menjadi kendala, bahkan di kutub utara sana saja bisa berkoordinasi dengan internet," ujarnya.
Nur Hadi optimistis jika pelayanan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sebanyak 364 SMA dan 234 SMK se-Jateng tetap berjalan baik.
"Jika ada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menolak pengambilalihan pengelolaan SMA-SMK, kita kesampingkan saja, wong itu amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono yang dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa rencana pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA-SMK, telah memasuki tahap inventarisasi aset.
"Inventarisasi aset meliputi personel, prasarana, pembiayaan, dan dokumen, hasilnya nanti akan diverifikasi," ujarnya.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
