"Kita tidak pernah ngomong deadline (tenggat waktu), yang kita fokuskan adalah menyelamatkan, kapan pun dan berapa lama pun waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan 10 WNI itu akan kita lakukan," kata Arrmanatha di Ruang Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta, Jumat malam.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arrmanatha untuk menanggapi pemberitaan media massa maupun arus komentar publik di media sosial yang menyebutkan bahwa kelompok militan Abu Sayyaf menetapkan Jumat, 8 April 2016, sebagai tenggat waktu penyerahan tebusan bagi kesepuluh sandera WNI.
Namun, Jubir Kemlu RI mennggarisbawahi bahwa ia maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak pernah menyinggung perihal tenggat waktu penyelamatan, baik dalam pernyataan pers yang resmi diberikan maupun kesempatan wawancara di tempat (door stop).
Arrmanatha juga menampik pendapat bahwa pemerintah, terutama Kemlu, terkesan menutup-nutupi informasi terkait perkembangan upaya penyelamatan sepuuh WNI yang disandera Abu Sayyaf.
"Kita selalu terukur, apabila ada perkembangan, jika ada yang kita bisa sampaikan ke publik akan kita sampaikan," kata dia.
Dalam tiga kali pernyataan pers, yakni pada 29 Maret, 31 Maret dan 5 April 2016, Menlu Retno senantiasa menegaskan bahwa acuan utama upaya penyelamatan sandera sepuluh WNI di Filipina adalah keselamatan mereka.
"Sekali lagi saya tekankan, bahwa keselamatan kesepuluh ABK WNI adalah acuan utama kita," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers terkait upaya penyelamatan sepuluh WNI pada Senin (5/4).
Lebih dari sepuluh hari telah dilewati sejak Kemlu menerima informasi pada 28 Maret bahwa terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia saat dalam perjalanan dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
Menlu menekankan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membebaskan kesepuluh WNI dengan acuan utama keselamatan mereka.
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
