Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk menurunkan bunga bagi UMKM minimal sama dengan bunga yang diberikan perbankan untuk usaha besar, untuk itu pemerintah juga akan menyediakan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk dua lembaga penjamin kredit yakni Perum Sarana Penjaminan Usaha (SPU) dan Askrindo. "Untuk keadilan, bunga usaha kecil dan menengah harus lebih rendah, paling tidak sama. Menjadi tidak adil jika usaha besar bunganya kecil. Itu kita rumuskan tadi, dan dalam waktu dekat akan kita hitung secara seksama berkordinasi dengan perbankan dan pemerintah. Dengan demikian dipastikan bunga itu tidak lebih tinggi dari usaha besar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers di Jakarta, Jumat petang. Presiden yang didampingi Wapres Jusuf Kalla serta sejumlah menteri lainnya mengemukakan itu usai memimpin Rakortas soal Peningkatan Sistem Jaminan Kredit Untuk UKM di Kementerian Koperasi dan UKM. Hadir dalam rapat itu antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Fahmi Idris, Mendag Mari Elka Pangestu, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Menekop UKM Suryadharma Ali. Hadir juga Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Dirut Bank BNI Sigit Pramono, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, dan Dirut BRI Sofyan Basyir. Menurut Presiden, dengan adanya penurunan suku bunga yang disertai mekanisme penjaminan akan mendorong UMKM dan juga koperasi untuk bisa berkembang. Kedua sektor tersebut, lanjutnya, mempunyai potensi besar untuk mengurangi pengangguran dan juga kemiskinan. Dari evaluasi yang dilakukan, kata Presiden, masalah UMKM adalah soal permodalan dan ketersediaan pasar dimana barang dan jasa yang dihasilkan bisa dikonsumsi. "Oleh karena itu kita bahas apa saja yang bisa dilakukan seperti memberi akses modal lebih baik," kata Presiden. Presiden juga berjanji mulai tahun ini pemerintah bisa menyalurkan kredit ke UMKM dengan mekanisme yang paling mudah. "Ada skim penjaminan kredit, kita berharap agar bunga untuk UMKM bisa lebih rendah," kata Yudhoyono. Kepala Negara menegaskan bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak hanya mengejar pertumbuhan tapi juga kesejahteraan dan pemerataan. Mengenai kelanjutan dari dua lembaga penjamian yakni Perum SPU dan Askrindo, Presiden mengatakan, pemerintah akan melakukan revitalisasi sehingga keduanya bisa menjalankan tugas dengan baik. "Intinya tidak harus bentuk lembaga baru tapi mengefektifkan yang sudah ada," katanya. Sementara Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit ke UMKM tahun 2007 sebesar Rp87,2 triliun, sebesar Rp10,96 triliun di antaranya untuk kredit investasi. BI sendiri berupaya agar kredit investasi tersebut bisa ditingkatkan menjadi Rp13 triliun dan jika ini tercapai maka pertumbuhan dan lapangan kerja yang ingin dicapai bisa diraih. Untuk itu, katanya, BI berjanji untuk memperkuat Askrindo guna melaksanakan komitmen tersebut dengan jangka waktu yang dirncanakan. Untuk suku bunga, BI memikirkan adanya subsidi bunga dari pemerintah atau dari "two step loan". "Ini semua kita pikirkan agar UMKM bisa peroleh bunga yang kompetitif," katanya. Sedangkan Menegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, untuk mendukung perkuatan modal kedua lembaga penjaminan itu, pemerintah akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun. Dana penjaminan itu bisa untuk menjamin kredit sebesar Rp28 triliun. Jika diasumsikan masing-masing UMKM membutuhkan dana Rp8 juta sampai Rp10 juta per unit maka akan ada 3,5 juta unit UMKM yang bisa terlayani. Jika masing-masing UMKM itu diasumsikan mempekerjakan satu tenaga kerja maka akan ada 3,5 tenaga kerja yang terserap.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007