Bappenas dan Kemenkeu harus menjadi contoh agar sinergi ini bisa betul-betul kita laksanakanJakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menghentikan tradisi lama dalam soal penganggaran agar perencanaan keuangan nasional semakin efisien dan efektif.
"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak yang tidak sambung, tidak sinkron antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan sehingga tujuan meleset dari sasaran yang ingin kita capai," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas tentang Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan perlunya pembahasan mengenai sinkronisasi dan perencanaan keuangan ke depan.
Menurut dia, sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif.
"Dan ingin saya tekankan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan sudah sering saya sampaikan sekarang bukan lagi money follow function tapi kita harus money follow program," katanya.
Presiden menekankan pentingnya perencanaan yang betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisir antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah.
"Tidak ada lagi yang namanya egosektoral kita harus mulai berorientasi pada manfaat program, kepada rakyat dan sejauh mana progam itu bisa mendorong multiplier effect," katanya.
Kepala Negara juga menegaskan terkait dengan penganggaran yang harus fokus dengan prioritas yang jelas.
Ia meminta agar kualitas perencanaan dan kualitas penganggaran bisa ditingkatkan detailnya sehingga setiap kementerian/lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga masing-masing.
"Bappenas dan Kemenkeu harus menjadi contoh agar sinergi ini bisa betul-betul kita laksanakan," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
