Hal in disampaikan Dasikin saat membuka Sosialisasi Regulasi Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Wilayah Kalimantan di Pontianak, Selasa (19/4) malam. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Paniran, Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat Syahril Yadi, serta Pembimas Buddha Kalimantan Barat Saryono.
Selain tertib administrasi, lanjut Dasikin sebagaimana dikutip dari laman Kemenag, Rabu, rumah ibadah Tri Dharma juga harus dapat menjalankan empat fungsi pokoknya. TITD harus menjadi pusat keagamaan dan meditasi bagi umat Buddha. Lebih dari itu, TTID juga harus bisa menjadi pusat pendidikan dan pengembangan kebudayaan, serta sebagai tempat sosial kemasyarakatan yang nyaman dan kondusif.
Kegiatan Sosialiasi Regulasi TTID ini diikuti oleh 50 peserta dari perwakilan pengurus Rumah Ibadah TTID wilayah Kalimantan. Selaku tuan rumah, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Barat Syahril Yadi menyampaikan bahwa Singkawang terkenal dengan Kota 1.000 Klenteng. Agar lebih tertib administratif, Syahril Yadi berharap ke depan perlu ditertibkan kembali papan nama atau prasasti Klenteng di Kalbar, tentunya di bawah binaan Ditjen Bimas Buddha. Karenanya, Syahril Yadi memandang kegiatan sosialisasi ini penting untuk peningkatan pemahaman regulasi.
Senada dengan Syahril Yadi, Ketua Panitia kegiatan, Parwadi dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi regulasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus lembaga/organisasi keagamaan Buddha tentang Peraturan Pemerintah terkait Rumah Ibadah Tri Dharma, pengelolaan dan perlindungan terhadap aset aset, serta penataan administrasi manajemen dan pelayanan pada umat Buddha.
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
