"Terkait Tax Amnesty, banyak fraksi termasuk fraksi Demokrat memperhatikan masalah 'governance', adakah keberpihakan pada pemerintah, bisakah menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu dipikirkan masak-masak," kata Agus di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan keputusan mengesahkan atau tidak RUU yang masih dibahas di DPR itu juga perlu memperhatikan aspek lainnya semisal Hak Azasi Manusia, aliran dana yang masuk dan sebagainya.
"Secara teoritis apak UU Tax Amnesty bisa membantu menambal kedodoran APBN kita. Sekarang penerimaan pajak berkurang, 'cash influence 'berkurang. Lalu, kita melihat secara HAM, uangnya dari mana, manfaat lainnya. Ini yang harus kita pikirkan," tutur politisi Partai Demokrat itu.
Sementara itu, pemerintah belum lama ini berencana menyiapkan satuan tugas (satgas) untuk merespon UU Tax Amnesty yang akan disahkan, untuk memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang akan memasukkan uangnya ke Indonesia.
Tim ini akan dikoordinasikan Menteri Keuangan (Menkeu) bersama Dirjen Pajak yang beranggotakan Kapolri, Jaksa Agung, PPATK, Menkumham, BI, OJK dan Kementerian Luar Negeri.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
