Jakarta, (ANTARA News) - Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) yang telah ada selama ini akan diaktifkan kembali karena lembaga ini diharapkan dapat menjadi simbol persatuan antarumat beragama di DKI Jakarta serta sebagai simbol persatuan. "Kita akan aktifkan kembali FKUB, agar silaturahmi antarumat beragama terjalin dengan baik. Selain itu, ke depan setiap pembangunan rumah ibadah juga akan minta pertimbangan dari FKUB," jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, pada Pembukaan Sidang Istimewa Gereja Masehi Injil Indonesia (Gemindo) 2007, di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah harus mendapat prioritas perlindungan hukum dari pemerintah daerah. Sebab, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara dijamin untuk memeluk satu agama tertentu dan bebas menjalankan ibadah. Keberagaman etnis, suku, dan agama, kata Fauzi, merupakan keberagaman yang paling menonjol yang ada di kota Jakarta sejak tahun 1930-an, dan keberagaman itu harus tetap dipelihara dalam kerangka kebhinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. "Oleh karena itu, hubungan antarsesama harus tetap dijaga melalui wadah Forum Komunikasi Antarumat Beragama," katanya. Dengan wadah pembinaan agama yang baik, kata Fauzi Bowo, akan mampu untuk meningkatkan dimensi spiritualitas diantara umat beragama. "Dengan pembinaan agama yang baik dan kerukunan antarsesama pemeluk agama akan memperkaya khasanah keragaman kita," jelasnya. Fauzi menuturkan, sesuatu yang memiliki tujuan yang baik harus diorganisasikan. Sebab, dengan berorganisasi akan mudah untuk menyebarkannya. Sekretaris Umum Gemindo, Richard Daulay, mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas berkenanya Wakil Gubernur DKI Jakarta hadir dan sekaligus membuka sidang istimewa Gemindo. Ia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan dapat menjamin keamanan setiap umat beragama dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. "Saya harap sudah tidak ada lagi yang mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan ancaman atau kekerasan terhadap sesama di Jakarta ini," harapnya. Fauzi, yang juga sebagai Ketua Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi), mengatakan, semua organisasi masyarakat maupun organisasi keagaamaan tidak ada yang kebal hukum, dan kuasa penegak hukum sudah jelas berada ditangan Polisi. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi oleh penegak hukum. Pada kesempatan lain, Sekken Dewan Pengurus Majelis Nasional (DPMN) Front Penegak Tritura, Lukman Hakim mengatakan, ke depan kepemimpinan di DKI Jakarta harus lebih baik lagi. Sebab, DKI Jakarta merupakan barometer kota kota lain di Indonesia. Lukman menuturkan kriteria gubernur mendatang harus bersih, berwibawa, profesional, berpihak kepada rakyat, serta mampu memberdayakan sektor ekonomi mikro. Menanggapi pencalonan Bang Fauzi pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) Agustus mendatang, Lukman mengatakan, sosok Fauzi Bowo sudah banyak dikenal masyarakat. Sebab, Bang Fauzi banyak terjun dalam organisasi kemasyarakatan. Selain itu, dari segi karir, Fauzi Bowo telah bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selama 30 tahun.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007