Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengharapkan pengerjaan pembangunan fisik proyek monorail dapat dimulai pada bulan depan, menyusul adanya kepastian Menteri Keuangan telah menandatangani support letter pemerintah atas proyek tersebut. "Saya akhirnya menerima berita dari sana (Depkeu-red) bahwa jaminan akhirnya dikeluarkan, namun memang fisiknya belum turun pada kita. Yang jelas sudah ditandatangani Menkeu," kata Sutiyoso di Balaikota Jakarta, Jumat. Atas dasar tersebut, Gubernur mengharapkan PT Jakarta Monorail dan Dubai Islamic Bank bisa segera menyelesaikan pendanaan serta memulai pengerjaan fisik proyek pembangunan tersebut. "Tapi sulit untuk memenuhi target penyelesaian `green line` yang ditentukan pada 2007 ini. Itu karena waktu pengerjaan sempit, sekarang saja sudah memasuki bulan keempat," tuturnya. Sementara itu, kepada wartawan, Direktur Operasional PT Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur menyatakan pihaknya akan duduk bersama dengan pihak konsorsium dari Dubai pada pekan depan dan menyelesaikan kesepakatan prinsip pendanaan. "Kemudian tentunya pekerjaan di lapangan dapat segera kami lanjutkan karena kejelasan dukungan dari pemerintah telah ada," katanya. Sebelumnya pada Jumat 22 Desember 2006, Pemprov DKI Jakarta telah menerima salinan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menanggung 50 persen dari jaminan jumlah penumpang monorel sebesar 22,5 juta dolar Amerika bila dalam setahun jumlah penumpang kurang dari 160.000 orang. Dengan demikian, saat ini dari empat dokumen yang harus diserahkan oleh PT Jakarta Monorail (JM) kepada Departemen Keuangan, tinggal satu dokumen yaitu surat ijin DPRD DKI yang belum dikeluarkan. Tiga dokumen lainnya, yaitu Perpres, Perjanjian Kerjasama antara PT JM dengan Pemprov DKI yang telah diadendum dan asuransi pembangunan sudah siap. Setelah keempat dokumen itu siap, maka PT JM akan menyerahkan pada Departemen Keuangan yang kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penjaminan. Baru kemudian hal itu disampaikan pada Dubai Islamic Bank untuk prosedur pengucuran dana pinjaman. Sebelumnya, melalui PT JM, dari pihak Dubai Islamic Bank sebagai calon investor untuk proyek Jakarta Monorel, meminta kepada pemerintah DKI Jakarta agar memberikan jaminan risiko proyek bernilai 500 juta dolar AS. Jaminan yang diminta JM dan Dubai Islamic Bank adalah berbentuk jaminan penumpang. Dalam perhitungan JM, rata-rata terendah jumlah penumpang mencapai 160.000 orang per hari. Jumlah itu adalah angka yang dapat mereka biayai untuk pembayaran pinjaman. Andai kata jumlah penumpang turun atau kurang dari jumlah itu, maka disebut `shortfall`. JM meminta jaminan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar 22,5 juta dolar AS per tahun selama lima tahun bila terjadi `shortfall`. Dari jumlah itu, bagian tanggungan Pemprov DKI diperkirakan mencapai 11,25 juta dolar AS dan itu adalah jumlah maksimum yang akan ditanggung oleh Pemprov DKI. Meski demikian, keputusan itu tetap diatur oleh Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan pinjaman luar negeri. Proyek monorail terdiri atas dua jalur yang disebut `blue line` dari Kampung Melayu, Jakarta Timur, sampai Roxy, Jakarta Barat, sepanjang 13,5 kilo meter dengan 11 stasiun pemberhentian, dan jalur `green line` yang melingkar dari Jalan Rasuna Said-Gatot Subroto-Sudirman Central Business District-Senayan-Pejompongan, dan kembali ke Rasuna Said (14,3 km) dengan 14 stasiun. PT JM mengklaim sebelumnya, monorail bisa diuji coba pada November 2006, sedangkan jalur `green line` selesai akhir 2007 dan `blue line` pertengahan 2008. (*)

Copyright © ANTARA 2007