"Karena saya masih menemukan banyaknya makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Makanya, mau saya rombak semua pejabatnya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, makam fiktif yang dia maksud adalah makam yang sudah dipasangi batu nisan, namun belum ada jenazah di dalamnya.
"Kalau sudah begitu, pasti ada oknum yang berbuat macam-macam supaya bisa mendapatkan uang dengan cara menjual makam tersebut kepada warga yang membutuhkan. Jadi, seperti beli tanah saja," ujar Ahok.
Dia menuturkan apabila hanya mengganti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sebagian pejabat yang bersangkutan saja, dikhawatirkan praktik makam fiktif tidak akan hilang.
"Oleh karena itu, pergantian pejabat harus dilakukan di semua bidang, ganti semua pejabat di situ. Namun, sampai sekarang kami masih menunggu hasil tes yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI," tutur Ahok.
Ahok juga telah berupaya menghilangkan praktik jual beli makam dengan menerapkan sistem pelayanan makam secara online, namun sejak diluncurkan pada 2015 lalu, hanya ada beberapa TPU saja yang sudah memberlakukan sistem online, antara lain TPU Tegal Alur I dan II, TPU Tanah Kusir, TPU Pondok Rangon, TPU Kampung Kandang, TPU Jeruk Purut dan TPU Petamburan.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
