"Pemerintah sudah menyalurkan KIP hingga 96 persen, tapi kurang dari 40 persen siswa yang sudah menerimanya," katanya di sela simposium pendidikan dalam rangka pelantikan Perhimpunan Keluarga Besar (KB) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur 2016-2020 di Surabaya, Sabtu.
Didampingi Ketua Umum Perhimpunan KB PII Jatim Prof Dr Zainuddin Maliki MSi, ia mengharapkan siswa atau orangtua untuk pro-aktif menanyakan kepada perangkat desa atau kelurahan setempat.
"Itu karena kartu itu (KIP) sudah 96 persen tersalur, tapi mungkin belum sampai ke dusun atau RT/RW, karena itu tanyakan ke balai desa atau kantor kelurahan, apalagi batas pencairan akan berakhir pada 15 Agustus 2016," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan KB PII Jatim 2016-2020 menyatakan pihaknya belajar dari kelambanan siswa menerima KIP itu, karena itu pihaknya kini mempertimbangkan pemberian BOS (bantuan operasional sekolah) secara langsung kepada siswa.
"Kita sedang mempertimbangkan pemberian BOS langsung transfer ke siswa, tapi bantuan untuk pihak sekolah akan kita rancang skema lain," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Di hadapan peserta simposium pendidikan dari kader-kader PII Jatim itu, ia mengatakan pendidikan gratis itu sebenarnya hanya untuk siswa miskin, sedangkan pendidikan gratis untuk siswa yang tidak miskin itu melanggar UU.
"UU itu justru mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Jadi, pendidikan gratis itu hanya untuk yang miskin. Kalau untuk semua siswa itu hanya jargon dalam kampanye pilkada," katanya.
Dalam partisipasi masyarakat itu, katanya, Komite Sekolah memiliki peran penting dalam mengontrol pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana partisipasi masyarakat itu.
Menanggapi pernyataan Mendikbud itu, Ketua Umum Perhimpunan KB PII Jatim Prof Dr Zainuddin Maliki MSi itu menyatakan PII Jatim siap menjadi bagian dari solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
