Surabaya (ANTARA News) - Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Sunarso, mengemukakan bahwa dirinya tidak mempunyai target dalam menanggulangi lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Jawa Timur (Jatim), karena yang dihadapi merupakan fenomena alam. Sunarso mengemukakan hal itu kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim, Imam Utomo, di rumah dinas gubernur Jalan Imam Bonjol Surabaya, Kamis. "Saya lapor ke gubernur, saya siap melaksanakan tugas, saya mohon petunjuk dan lainnya, sehingga bencana ini cepat selesai," ucapnya. Menurut dia, tugas BPLS ada tiga, mengelola semburan lumpur sampai pembuangannya di Sungai Porong hingga ke laut, penanganan masalah sosial, seperti masalah menangani jual beli antara masyarakat dan Lapindo, dan pembenahan infrastruktur yang terkena dampak lumpur bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU). "Soal dana BPLS hingga saat ini saya sama sekali tidak tahu, tetapi semua ada di Perpres. Dampak sosial ditangani Lapindo, masalah semburan lumpur mengalir ke Porong ditangani Lapindo, sedangkan infrastruktur ditangani APBN," paparnya. Dia menuturkan, sampai (30/4) sudah ada dana, selanjutnya akan direka-reka untuk bulan berikutnya. Operasional BPLS bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah dengan anggaran dari APBN. "Sekali lagi, kami akan bekerja keras untuk menangani masalah ini dengan tim saya. Kalau saya dikritik sebagai orang militer, saya bekerja keras dan disiplin dengan tim saya, tiada hari tanpa ada di lapangan terus," ucapnya, berjanji. Mantan Pangdam IV/Diponegoro itu menegaskan, nantinya kantor BPLS akan dipindah ke Sidoarjo, agar dekat dengan rakyat. "Sekali lagi, jangan khawatir dengan saya, memang gaya saya begini, muka saya begini," ujarnya menegaskan. Tentang prioritas, dia menuturkan, Jumat (12/4) akan ke pendopo Kabupaten Sidoarjo untuk "kulonuwun" atau permisi. Setelah itu, ke lapangan. Dia akan berupaya, agar tidak terjadi unjuk rasa dari warga. "Kita cari cara jangan sampai ada unjuk rasa lagi, misalnya, kita beri penjelasan, tidak semua rakyat unjuk rasa, bagaimana cara kita, semuanya enak, kita pun enak," ujarnya. Sementara itu, mantan Ketua Tim Nasional (Timnas) Penangulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa sesuai Perpres, maka hal-hal yang dilaksanakan di lapangan sambil menunggu BPLS berjalan tetap dilaksanakan seperti biasa. "Untuk pembuatan tanggul di Siring yang belum dibikin akan diteruskan sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pelaksana dan Lapindo yang telah dibuat sampai 30 April). Tugas BPLS meneruskan setelah itu dengan volume pekerjaan sesuai kontrak oleh Lapindo," ujarnya. Sementara itu, Imam Utomo menegaskan, BPLS mulai kerja hari ini sampai seterusnya, selama menunggu pergantian Timnas dengan BPLS, dan Timnas selama beberapa pekan ini diminta mendapingi BPLS. "Mereka tidak mungkin sekaligus bisa serah terima keseluruhannya. Karena itu, pekerjaan-pekerjaan sekarang yang dilakukan Timnas masih tetap berjalan, sampai nanti secara bertahap diambil alih oleh BPLS," ucapnya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007