"Saya sendiri tidak akan sanggup mengatasi masalah yang muncul dari sebuah konten siaran. Perlu ada keterlibatan pemikiran dari tokoh masyarakat untuk saya mengambil sebuah kebijakan," katanya di Bekasi, Jabar, Kamis.
Hal itu dikatakannya saat membuka agenda Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia 2016 dengan tema "Integritas Lembaga Untuk Penyiaran Yang Sehat" di Kota Bekasi, Kamis.
Menurut dia, tidak jarang konten siaran yang ditayangkan di internet, televisi maupun radio lokal dan nasional menuai perdebatan di tengah masyarakat dan harus diselesaikan Kementerian Kominfo.
"Tidak jarang konten tersebut melanggar hak anak, pendidikan, politik, budaya dan sebagainya. Saya pribadi masih bingung untuk menilai kelayakan sebuah konten," katanya.
Rudi mencontohkan, munculnya konten serupa pornografi di sebuah laman internet hingga kini masih menuai perdebatan sengit di tengah masyarakat.
"Misalnya konten internet pornografi, tapi di Bali ada yang bilang itu seni. Kalau saya terjebak di situ akan membuat saya pusing," katanya.
Untuk itu, dirinya merasa perlu melibatkan pemikiran serta pertimbangan dari sejumlah tokoh masyarakat terkait dalam menyelesaikan polemik tersebut.
"Terkait konten, kita cari tokohnya. Misalnya tokoh budaya, pendidikan, industri, dan lainnya untuk dimintai pertimbangannya," katanya.
Sementara itu dalam agenda Rapim KPI 2016 yang dihadiri 34 perwakilan KPID se-Indonesia, Rudi menitikberatkan pengutan kelembagaan penyiaran dari tiga aspek, di antaranya kredibilitas, integritas dan konten sehat.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
