Ahok memakai substansi surat suci Islam itu untuk menjelaskan sejumlah hal mengenai dia.
Menurut Karding, di Jakarta, Sabtu, Ahok sadar banyak masyarakat DKI Jakarta tidak puas dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung mengedepankan arogansi ketimbang dialog dalam menata kota.
Dia menilai, atas nama pembangunan seolah-olah segalanya halal untuk dia lakukan; termasuk melakukan diskresi peraturan dan menggusur warga miskin tanpa proses dialog.
"Ketidakpuasan masyarakat ini juga tercermin lewat sejumlah survei yang menunjukkan merosotnya elektabilitas Pak Ahok," ujarnya.
Dia menilai pernyataan Ahok terhadap surah Al-Maidah ayat 51 kurang etis dan patut terutama komentar itu dilontarkan di tengah suasana menjelang Pilkada DKI Jakarta seperti sekarang ini.
Menurut dia, Ahok tidak menjadikan etika sebagai bagian integral dari kepemimpinannya.
"Setelah peristiwa kekerasan reformasi 1998, masyarakat Jakarta telah mampu membuktikan diri hidup berdampingan dalam keragaman. Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang telah memiliki kedewasaan dalam berpolitik," katanya.
Namun, kata dia, alih-alih menjaga keharmonisan masyarakat, Ahok dan pendukungnya justru lebih sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berbau SARA, seperti "Saya Muslim saya pilih Ahok" atau "Biarin gue kafir yang penting tidak korupsi".
Pernyataan itu, menurut Karding, bisa dimaknai secara peyoratif seakan-akan tidak ada pemimpin selain Ahok yang bebas korupsi padahal banyak pemimpin Muslim yang memiliki kinerja baik dan berprestasi di Indonesia.
"Dan mereka tidak pernah menggunakan istilah-istilah agama dalam menunjukkan berbagai keberhasilan maupun prestasinya," ujarnya.
Karding menilai, pernyataan Ahok juga menunjukkan bahwa dia tidak menghormati keyakinan beragama seluruh warga negara yang dijamin konstitusi.
Menurut dia, jaminan itu juga termasuk dalam hal memilih pemimpin berdasarkan referensi agama namun yang tidak boleh adalah jika dalil agama digunakan untuk menyebarkan kebencian, kekerasan, dan permusuhan.
"Sebab hal itu bukan saja bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia namun juga bertentangan dengan semua ajaran agama, termasuk Islam yang notabene hadir sebagai Rahmatan Lilalamin," katanya.
Ketua Fraksi PKB di MPR RI itu mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih jernih dalam memilih pemimpin karena Jakarta butuh pemimpin muda yang segar, cakap secara visi misi, sekaligus santun dalam pembawaan pribadi.
Dia menegaskan, masyarakat butuh pemimpin yang tidak hanya mampu membangun kota tapi juga membangun masyarakat.
Menurut Karding, DKI Jakarya adalah laboratorium sekaligus miniatur penting bagaimana sebuah kebijakan pembangunan dilakukan dengan pendekatan hati bukan arogansi dan kesewenang-wenangan dan sejatinya Jakarta adalah milik semua masyarakat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
