"Pembentukan BCN di republik ini sangat diperlukan," kata Persadha, di Purwokerto, Sabtu, terkait pembatalan pembentukan BCN oleh pemerintah.
Menurut dia, jika dibatalkan, maka pemerintah perlu memperkuat satu lembaga atau instansi sebagai pemimpin yang khusus menangani permasalahan ruang siber di Indonesia.
Menurut dia, jika hanya memperkuat divisi-divisi siber di berbagai kementerian atau lembaga bisa saja menjadi kurang efektif.
Pasalnya, menurut dia, setiap lembaga mempunyai tugas yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan menjadi tidak fokus mengintegrasikan pertahanan siber negara.
Pratama juga menjelaskan aspek pengawasan, pertahanan, penyerangan pada ranah siber yang tidak fokus dikhawatirkan akan menjadi sia-sia.
"Badan Cyber Nasional ini diperlukan sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga terkait banyak untuk kepercayaan asing pada keamanan infrastruktur kita terutama terkait perbankan dan dunia usaha lainnya," katanya.
Dia menambahkan, pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 90 juta orang perlu mendapat perlindungan.
"Lebih dari itu, BCN juga akan melindungi sistem pemerintahan negara yang sekarang ini sudah terintegrasi dan terdigitalisasi," katanya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
