Yogyakarta (ANTARA News) - Kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat di Kota Yogyakarta mendorong pemerintah kota tersebut mulai memikirkan pembangunan transportasi massal non-jalan raya yaitu "mass rapid transit" (MRT).

"Sudah waktunya memikirkan moda transportasi massal non-jalan raya untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang terjadi sekarang. Bisa mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat merencanakan pembangunan moda transportasi massal tersebut seorang diri karena wilayah administratif Kota Yogyakarta terbatas dan tingginya tingkat aglomerasi perkotaan di wilayah DIY.

"Tentunya, kami berharap ada kajian bersama lintas pemerintah daerah dan DIY untuk pembangunan moda transportasi massal ini. Harapannya, memang ke arah sana agar kemacetan lalu lintas bisa diantisipasi lebih cepat," katanya.

Wirawan mengaku khawatir, jika pembangunan transportasi massal berbasis non jalan tidak segera dilakukan, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu lima tahun mendatang. "Kendaraan di jalan tidak bisa bergerak," katanya.

Pada tahun lalu, pertumbuhan kendaraan pribadi di Kota Yogyakarta khususnya sepeda motor dan mobil mencapai tujuh hingga 10 persen. Angka tersebut diperkirakan bisa meningkat pada tahun ini.

"Antrean pembelian unit kendaraan di diler-diler sangat padat. Masyarakat pun sangat mudah memperoleh kendaraan yang diinginkan. Ini yang membuat pertumbuhan kendaraan bisa semakin tinggi. Padahal kapasitas jalan yang ada tetap," katanya.

Kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta, lanjut Wirawan akan sangat terasa mulai akhir pekan atau Jumat malam dan pada saat hujan. Ruas-ruas jalan yang cukup padat di antaranya adalah Jalan Solo, dan sekitar Jalan Terban.

Ia pun mengusulkan agar perusahaan yang tidak memiliki lahan parkir luas bisa mulai meminta karyawannya menggunakan kendaraan umum atau menyediakan angkutan antar jemput karyawan.

"Ada beberapa perusahaan dengan lahan parkir dipenuhi kendaraan karyawan. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan lahan parkir itu untuk mengakses layanan di perusahaan tersebut," katanya.

Untuk saat ini, layanan angkutan massal di Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah DIY dilakukan oleh angkutan umum berbasis jalan raya yaitu bus perkotaan Transjogja dan sejumlah armada lainnya.

"Jumlah armada yang dimiliki Transjogja masih terbatas meskipun sudah ada penambahan. Harapannya, jumlahnya bisa terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Namun yang jauh lebih penting, lanju Wirawan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terpaku menggunakan kendaraan pribadi tetapi lebih mengutamakan penggunaan kendaraan umum.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ardi Prasetya mengatakan, upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi angkutan massal yang sudah ada agar masyarakat tertarik menggunakannya.

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016