"Dengan keputusan pemotongan anggaran pemerintah, BNPB juga mengalami dampak pemotongan. Tetapi hal itu tidak boleh mempengaruhi kinerja terutama terkait mitigasi bencana," kata Ledia seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hingga awal trisemester III, bencana di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Padahal, anggaran BNPB sudah terkoreksi sekitar Rp133 miliar dari anggaran semula Rp1.6 triliun sesuai kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah sejak pertengahan tahun ini.
Aspek mitigasi oleh BNPB menjadi penting karena secara geografis dan sejarah kebencanaan, Indonesia berada dalam posisi rawan bencana.
"Siaga kebencanaan sudah selayaknya dimasukkan dalam komponen prioritas pembangunan," kata politisi PKS tersebut.
Ledia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pertama dari upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berada di pemerintahan daerah.
Sehingga, beberapa wilayah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar segera membentuknya, seperti misalnya Kota Bandung yang sampai saat ini belum memiliki BPBD.
"Bila belum ada BPBD maka akan menghambat langkah koordinasi dan pertanggungjawaban bila terjadi bencana, menyulitkan juga penyaluran bantuan baik barang maupun dana," ujar Ledia.
Terkait anggaran antisipasi dan penanggulangan bencana, Ledia meminta BNPB, BPBD dan Pemda mengalokasikan dana khusus yang besarannya cukup memadai guna antisipasi bencana.
"Bencana ini seringkali datang tidak terduga dan umumnya memiliki lingkup kerusakan yang luas, karena itu alokasi anggaran kebencanaan harus cukup besar juga selalu ready to use, itu baru antisipatif," kata dia.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
